PM Inggris Didesak Mundur Akibat Melanggar Aturan Penguncian Covid-19

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 13 Januari 2022 10:56 WIB
London, Monitorindonesia.com - Para petinggi Partai Konservatif meminta Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson untuk mengundurkan diri setelah dia mengaku menghadiri pesta minuman selama masa penguncian (lockdown) Covid-19 pada awal pandemi. Johnson meminta maaf atas cara dia menangani acara di taman Downing Street pada tahun 2020 dan mengatakan memahami "kemarahan" publik atas hal itu. Anggota kabinet termasuk wakil PM Dominic Raab berkumpul di sekitar Mr Johnson waktu itu. Pemimpin Partai Konservatif Skotlandia Douglas Ross dan anggota parlemen senior William Wragg serta Caroline Nokes memintanya untuk Mengundurkan diri. Ross, seorang anggota parlemen dan mengatakan dia memiliki "percakapan yang sulit" dengan Johnson setelah permintaan maaf PM kepada anggota parlemen sebelumnya kemarin. Dia mengatakan akan menulis surat kepada Komite 1922 sebagai majelis tinggi Partai Konsevatif untuk menyatakan ketidakpercayaannya kepada sang perdanna menteri. "Dia adalah perdana menteri, pemerintahnya yang memberlakukan aturan ini, dan dia harus bertanggung jawab atas tindakannya," katanya sepefti dikutip BBC.com, Kamis (12/1). Jika 54 anggota parlemen Konservatif yang tidak duduk di pemerintahan (backbencher) mengirim surat kepada Komite 1922 maka hal itu akan memicu tantangan kepemimpinan atas Johnson. Para menteri telah mendesak anggota parlemen untuk menunggu hasil penyelidikan atas dugaan pelanggaran aturan Covid di pesta-pesta Downing Street oleh pejabat senior Sue Gray, yang menurut mereka akan segera diterbitkan. Backbencher lainnya, William Wragg, yang memimpin komite terpilih yang berpengaruh, mengatakan posisi perdana menteri "tidak dapat dipertahankan". "Saya pikir kasus itu fidak harus diserahkan kepada temuan pegawai negeri untuk menentukan masa depan perdana menteri dan siapa yang memerintah negara ini," katanya kepada program PM BBC Radio 4. Sedangkan rekan sesama partainya, Caroline Nokes yang memimpin komite Majelis Rendah, mengatakan perdana menteri harus mengundurkan diri sekarang karena dia "merusak seluruh kebanggaan Partai Konservatif".[Yohana RJ] "Dan saya pikir dia harus keluar sekarang, atau dia pergi dalam waktu tiga tahun untuk ikut pemilihan umum," katanya. .

Topik:

Covid-19 PM Inggris

Berita Sebelumnya

Waspada Varian Omicron! Berikut Vaksin yang Efektif untuk Varian Omicron

Berita Selanjutnya

Real Madrid Melaju ke Final Piala Super Spanyol Usai Taklukkan Barcelona 2-3

Berita Terkait

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kiri) dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengembangan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/04/2021).

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

13 Juli 2025 16:18 WIB

Hukum
Ilustrasi - Rapit Test Antibodi (Foto: Istimewa)

Rapid Test Antibodi di Kimia Farma Rugikan Negara Rp11,251 M, Begini Temuan BPK

12 Juli 2025 19:08 WIB