PBB Sebut Jutaan Warga Afghanistan Berada di Ambang Kematian

Nicolas

Diperbarui 14 Januari 2022 15:07 WIB

PBB Sebut Jutaan Warga Afghanistan Berada di Ambang Kematian

Monitorindonesia.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan bahwa jutaan warga Afghanistan berada di ambang kematian dan mendesak masyarakat internasional untuk mendanai bantuan kemanusiaan senilai US$5 miliar selain mencairkan aset Afghanistan dan memulai sistem perbankannya untuk mencegah keruntuhan ekonomi dan sosial. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan kepada wartawan bahwa "suhu beku dan aset beku adalah kombinasi yang mematikan bagi warga Afghanistan. Selain itu, aturan dan kondisi yang mencegah uang digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan ekonomi harus dihentikan dalam keadaan darurat ini," ujarnya seperti dikutip Aljazeera.com, Jumat (14/1/2022). Ekonomi Afghanistan yang bergantung pada bantuan sudah terperosok ketika Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus di tengah kekacauan keberangkatan pasukan AS dan NATO setelah 20 tahun. Komunitas internasional membekukan aset Afghanistan di luar negeri dan menghentikan dukungan ekonomi. Mereka tidak mau bekerja dengan Taliban mengingat reputasi mereka selama pemerintahan 1996-2001 dan penolakan untuk mendidik anak perempuan dan mengizinkan perempuan bekerja. PBB menyatakan 8,7 juta warga Afghanistan berada di ambang kelaparan dan Guterres mengatakan sangat penting untuk segera menyuntikkan likuiditas ke dalam ekonomi Afghanistan "dan menghindari kehancuran yang akan menyebabkan kemiskinan, kelaparan dan kemelaratan bagi jutaan orang". “Sangat penting untuk menghindari kehancuran karena dengan situasi saat ini Anda melihat warga Afghanistan di ambang kematian,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa AS memiliki "peran yang sangat penting untuk dimainkan karena sebagian besar sistem keuangan di dunia beroperasi dalam dolar" dan AS telah membekukan US$7 miliar dalam bentuk cadangan devisa Afghanistan, terutama yang disimpan di AS. Kepala bidang kemanusiaan PBB Martin Griffiths dan Peter Maurer, presiden Komite Internasional Palang Merah, dijadwalkan mengadakan pertemuan virtual hari ini dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Guterres mengatakan salah satu alasan pertemuan itu adalah untuk menciptakan “mekanisme yang memungkinkan suntikan dana yang efektif ke dalam ekonomi Afghanistan dan menciptakan kondisi agar sistem keuangan di Afghanistan dapat beroperasi di tingkat lokal. Sekjen PBB mengatakan pendanaan internasional harus diizinkan untuk membayar gaji dokter, pekerja sanitasi, insinyur listrik dan pegawai negeri sipil lainnya, serta membantu lembaga-lembaga Afghanistan memberikan perawatan kesehatan, pendidikan dan layanan penting lainnya. Bulan lalu, Bank Dunia mentransfer US$280 juta dari dana perwalian rekonstruksi yang dikelolanya untuk Afghanistan ke UNICEF dan Program Pangan Dunia PBB untuk operasi mereka di negara itu, kata Guterres. “Saya berharap sumber dana yang tersisa, lebih dari US$1,2 miliar, akan tersedia untuk membantu rakyat Afghanistan bertahan hidup di musim dingin,” katanya.[Yohana]

Topik:

PBB Afganistan Perserikatan Bangsa-Bangsa

PBB Sebut Jutaan Warga Afghanistan Berada di Ambang Kematian

Berita Sebelumnya

Satgas Covid-19 Cabut 14 Daftar Negara Transmisi Omicron

Berita Selanjutnya

Kasus Asusila, Gelar Kerajaan dan Kepangkatan Militer Pangeran Andrew Dicopot

Berita Terkait

DPR Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

Prabowo di Sidang Umum PBB: Indonesia Siap Bangun Giant Sea Wall

BKSAP DPR RI Dukung Pidato Prabowo di PBB, Tegaskan Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Dukungan Palestina Merdeka, DPR Ingatkan Prabowo Dorong PBB Segera Ambil Langkah Lebih Konkret

Besok, Prabowo Sampaikan Pidato di Sidang PBB usai Trump dan Lula

Sekjen PBB Sebut Israel Langgar Kedaulatan Wilayah Qatar

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K