Diduga Abaikan Prokes, Fopbindo Sesalkan Kunjungan AHY ke Pasaman dan Pasbar
Aan Sutisna
Diperbarui
23 Maret 2022 07:05 WIB
Sumbar, Monitorindonesia.com - Diduga mengabaikan protokol kesehatan (prokes) Covid-19, kunjungan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke lokasi bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat menjadi sorotan.
Hal ini karena kunjungan menimbulkan kerumunan, namun tanpa memakai masker dan tidak menjaga jarak.
Ketua DPD LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia Sumatera Barat (Fopbindo Sumbar) Ahmad Husein menyayangkan kunjungan yang diduga tanpa prokes, terlebih dengan adanya anak-anak di kerumunan tersebut.
"Sangat kita sayangkan, pemerintah sudah bersusah payah berupaya menangani pandemi ini, malah kunjungan petinggi partai menimbulkan kerumunan," kata Husein, Selasa (22/3/22).
Menurutnya, seharusnya menjadi perhatian bersama untuk memutus rantai Covid-19 sebagi tugas pemerintah dan masyarakat.
"Presiden dan jajaran, termasuk Gubernur Sumbar, dan Kapolda serta Bupati Pasaman dan Pasaman Barat bersama Forkopimda beserta masyarakat sudah susah payah berupaya memutus rantai Covid-19 dengan vaksinasi dan prokes selalu diingatkan," tegas Husein juga warga Kabupaten Pasaman.
Ia menyarankan kepada seluruh pihak baik itu pemerintah maupun politisi dan masyarakat, agar memberikan contoh yang baik dengan tetap menjaga prokes.
"Kita semua masih bersinergi mengikuti dan mendukung pelaksanaan vaksinasi untuk menjaga kesehatan bersama. Untuk itu kita sangat sesalkan kerumunan tersebut," tegas Husein.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasaman Rudi Apriasi sudah dicoba dikonfirmasi via telepon dan via WhatsApp belum tersambung hingga berita ini ditayangkan.
[darlin]
#abai #abai
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
Waketum PKB Sebut Gus Yahya dan Gus Ipul Sangat Bernafsu Menggembosi PKB
31 Juli 2024 11:23 WIB
Hukum
Eks Komisioner KPU Wahyu Dicecar KPK soal Orang-orang yang Cegah ke Luar Negeri Kasus Harun Masiku
29 Juli 2024 17:35 WIB
Politik
Bantah Tudingan Ketum PBNU, Pansus Haji DPR: PBNU Tak Perlu Ikut Campur Urusan Politik
29 Juli 2024 11:07 WIB
Hukum
Terkait Kasus Harun Masiku, KPK Periksa Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan Lagi
29 Juli 2024 10:40 WIB
Hukum
KPK Usut Dugaan Aliran Uang Rp 10 Miliar dan Rp 400 Juta per Bulan kepada Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono
28 Juli 2024 00:06 WIB