KPK Periksa Delapan Saksi Kasus Suap IMB Haryadi Suyuti: Banyak Dokumen Dimanipulasi!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 30 Juni 2022 22:25 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi delapan saksi terkait dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengusulan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen oleh PT Summarecon Agung (SA) Tbk melalui PT Java Orient Property (JOP). Dalam pemeriksaan itu KPK menduga PT. Summarecon Agung memanipulasi dokumen proyek pembangunan Apartemen Royal Kedhaton, Malioboro, Yogyakarta. "Dikonfirmasi antara lain terkait dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengusulan IMB apartemen oleh PT SA Tbk melalui PT JOP di mana diduga banyak ditemukan berbagai dokumen yang dimanipulasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (30/6). KPK memeriksa mereka untuk tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Rabu (29/6) dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta. Delapan saksi, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Suyana, Kepala Bidang Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Dian Lakhsmi Pratiwi, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta Eko Suharto, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Christy Dewayani. Kemudian, Plt Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Sumadi, Kabag Hukum Pemkot Yogyakarta Nindyo Dewanto, S Vanny Noviandri dari bagian hukum Pemkot Yogyakarta, dan staf dinas lingkungan hidup Kota Yogyakarta Pranoto. KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni yakni Haryadi Suyuti (HS), Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Triyanto Budi Yuwono (TBY). Ketiganya merupakan penerima suap dalam kasus tersebut. Sementara Vice President Real Estate PT SA Tbk Oon Nusihono (ON) ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi suap. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada tahun 2019 tersangka ON, melalui Dandan Jaya selaku Direktur Utama PT JOP, anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan IMB dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Yogyakarta. Permohonan izin berlanjut di 2021, dimana ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan Haryadi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022. KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan Haryadi, di antaranya Haryadi berkomitmen akan selalu mengawal permohonan IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR agar segera menerbitkan IMB yang dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung. Selama penerbitan IMB itu, KPK menduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari ON untuk Haryadi melalui tersangka TBY dan untuk tersangka NWH. Pada tahun 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Selanjutnya, Kamis (2/6), ON datang ke Yogyakarta untuk menemui Haryadi di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sekitar 27.258 dolar AS yang dikemas dalam "goodie bag" melalui TBY, sebagai orang kepercayaan Haryadi. Sebagian uang tersebut juga diberikan untuk NWH.

Topik:

KPK IMB Suap Haryadi Suyuti Summarecon Agung Manipulasi Dokumen

Berita Sebelumnya

Kekhawatiran Terbesar Xavi di Barcelona

Berita Selanjutnya

Kasus E-KTP, KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi

Berita Terkait

Hukum
Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (Foto: Istimewa)

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono

43 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Bicara soal Peluang Pemanggilan Luhut Dalam Penyelidikan Kasus Whoosh

1 jam yang lalu

Hukum
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Dok MI/Ist)

KPK akan Periksa Luhut!

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Peluang Pemanggilan Mahfud MD soal Dugaan Mark Up Whoosh

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap 4 (empat) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 (delapan) orang tersangka, serta menahan 4 (empat) orang tersangka lainnya pada 17 Juli 2025 lalu.

Oknum Wartawan Diduga Cawe-cawe Pengamanan Kasus Pemerasan TKA

2 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Lacak Aliran Dana dan Tender Proyek Jalur KA, KPK Panggil Dirut PT Karya Logistik Nusantara Fery Hendriyanto

15 jam yang lalu