Mahfud MD Ungkap MA Kerap Beri Diskon Besar untuk Hukuman Koruptor
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
27 September 2022 13:18 WIB
![Mahfud MD Ungkap MA Kerap Beri Diskon Besar untuk Hukuman Koruptor](https://monitorindonesia.com/2022/05/IMG-20220513-WA0015.jpg)
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, akan segera membuat formula reformasi hukum untuk menekan para mafia di lingkungan pengadilan.
Hal ini terkait dengan terungkapnya kasus hakim agung Sudrajad Dimyati, dengan modus perampasan aset koperasi.
"Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan, sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia," kata Mahfud MD melalui akun instagramnya seperti dikutip Monitor Indonesia, Selasa (27/9).
Presiden, lanjut Mahfud, kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif, justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen.
Ia pun menegaskan, reformasi hukum di bidang pengadilan perlu dilakukan, karena sering kali upaya penegakkan hukum menjadi kendur ketika sampai di pengadilan.
"Pemerintah sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tapi sering gembos di pengadilan," paparnya.
Pemerintah juga, kata mantan Ketua MK itu, sudah bertindak tegas, termasuk mengamputasi bagian tubuhnya sendiri.
"Seperti menindak pelaku kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, Kementerian, dan lain-lain," sebutnya.
Kemudian, Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. KPK juga berkinerja lumayan.
"Tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di MA, ada koruptor yang dibebaskan, ada koruptor yang dikorting hukumannya dengan diskon besar," ungkapnya.
Menurut Mahfud, selama ini pemerintah tidak bisa memasuki ranah Mahkamah Agung, karena berbeda antara lembaga eksekutif dengan yudikatif.
"Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sedangkan mereka yudikatif. Mereka selalu berdalil bahwa hakim itu merdeka dan tak bisa dicampuri. Eh, tiba-tiba muncul kasus hakim agung Sudrajad Dimyati dengan modus perampasan aset koperasi melalui pemailitan," jelasnya.
"Ini industri hukum gila-gilaan yang sudah sering saya peringatkan di berbagai kesempatan," imbuhnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Anggaran Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta Bengkak! KPK Diminta Panggil Heru Budi Hartono Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-periksa-menteri-kp.webp)
Anggaran Pembangunan Gedung PMI DKI Jakarta Bengkak! KPK Diminta Panggil Heru Budi Hartono
38 menit yang lalu
Hukum
![Kredit Linkadata Rugikan BRI Rp 120 M, IAW Harap Sunarso Dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sekretaris-pendiri-indonesia-audit-watch-iaw-iskandar-sitorus.webp)
Kredit Linkadata Rugikan BRI Rp 120 M, IAW Harap Sunarso Dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta
59 menit yang lalu
Global
![Trump Tuding Kamala Harris Anti-Semit yang Berencana Izinkan Pembunuhan Bayi Baru Lahir Calon presiden dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, berpidato di Turning Point Believers' Summit, Jumat, 26 Juli 2024, di West Palm Beach, AS. (Foto: AP)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/donald-trump-2.webp)
Trump Tuding Kamala Harris Anti-Semit yang Berencana Izinkan Pembunuhan Bayi Baru Lahir
3 jam yang lalu
Hukum
![16 Anggota Polri dan 11 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/peneliti-indonesia-corruption-watch-icw-diky-anandya.webp)
16 Anggota Polri dan 11 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan
4 jam yang lalu