Hukuman Pemeras Kasus Jam Tangan Richard Mille Disunat, Ada Apa?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 November 2022 15:40 WIB
Jakarta, MI - Korban pemerasan terkait kasus arloji mewah Richard Mille, Tony Sutrisno mempertanyakan alasan Polri meringankan sanksi etik terhadap Kombes RI selaku terduga pelaku. Padahal, Kombes RI menurutnya merupakan pihak yang paling banyak menerima uang pemerasan tersebut. Kuasa hukum Tony Sutrisno, Heroe Waskito menyebut, berdasar diagram yang beredar, Kombes RI awalnya dijatuhi sanksi etik berupa demosi selama 5 tahun. Namun turun drastis menjadi demosi selama 1 tahun. "Apa benar Wakapolri mengabulkan pengajuan banding Kombes Rizal Irawan (RI) sehingga hukumannya dikurangi?," kata Heroe kepada wartawan dengan nada bertanya, Sabtu (19/11/2022). Atas hal itu, Heroe meminta Wakapolri angkat bicara untuk meluruskan kabar tersebut. Pasalnya, pemotongan sanksi terhadap Kombes RI menurutnya tak masuk akal. "Pemberian keringanan hukuman itu juga sangat tidak masuk akal dan jauh dari keadilan untuk anggota. Rizal Irawan yang mendapatkan uang paling besar dibuat ringan disidang banding, ada apa ini?," katanya. Heroe sebelumnya juga mempertanyakan sisa uang Tony yang belum dikembalikan oleh anggota Polri selaku terduga pelaku pemerasan. Sebab, sejauh ini klaimnya baru sebagian uang hasil pemerasan yang telah dikembalikan secara resmi oleh Divisi Propam Polri. "Pengembalian uang masih kurang, termasuk yang diterima Andi Rian SGD 19000 juga belum dikembalikan ke Tony. Irjen Andi Rian padahal saat itu adalah atasan Rizal Irawan dan Kompol Teguh. Tapi tak diproses hukum," ungkap Heroe kepada wartawan, Jumat (17/11/2022). Heroe juga meminta anggota Polri yang diduga melakukan pemerasan ini dapat diusut tuntas. "Ini juga itikad baik kami untuk membersihkan institusi polri dari oknum-oknum yang mencemari kehormatan kepolisian," katanya. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebelumnya, juga mengklaim akan berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) hingga Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan anggota Polri terhadap Tony. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan, koordinasikan dilakukan sekaligus untuk mendalami kebenaran isi diagram atau bagan pemerasan yang di dalamnya menyeret nama Irjen Pol AR. "Tentu ini penting untuk didalami dan kita akan mencoba koordinasikan dengan pihak pengawas internal, baik inspektorat pengawasan umum atau terkait pengawasan etika profesi di Propam," kata Yusuf kepada wartawan, Minggu (30/10/2022). Dalam diagram yang beredar, dugaan pemerasan ini disebut mencapai angka Rp 3,7 miliar. Pemerasan diduga terjadi saat AR masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. Selain AR ada nama anggota Polri lainnya yang disebut dalam diagram, yakni Kanit berinisial Kompol A dan Kasubdit V Dittipidum Bareskrim Polri Kombes RI. "Kompolnas sebagai pengawas fungsional yang menilai dan memantau kinerja Polri, kami akan koordinasikan adanya bagan-bagan semacam ini ke pihak pengawas internal," ungkap Yusuf. Tony awalnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan jam tangan mewah Richard Mille seharga Rp77 miliar ke Bareskrim Polri pada 26 Juni 2021. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: ST/265/VIL2021/Bareskrim Polri. Dalam perjalanannya, Tony mengklaim dimintai uang sebesar 19 ribu dollar Singapura jika kasus tersebut ingin diproses secara cepat. Tony lantas melaporkan dugaan pemerasan ini ke Divisi Propam Polri. Namun, sesaat setelah melaporkan dugaan pemerasan tersebut, kasus penipuan yang dilaporkannya dihentikan dengan alasan tidak ditemukan adanya unsur pidana.

Topik:

bareskrim polri Richard Mille Jam Tangan

Berita Sebelumnya

Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Pangandaran 

Berita Selanjutnya

Kejagung Meminta Sidang Lanjutan Ferdy Sambo Cs Tanpa Suara, Ini Alasannya

Berita Terkait

Hukum
Bareskrim Polri (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Bareskrim Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Pabrik Tercemar Radioaktif di Cikande, Siapa Saja?

17 Oktober 2025 15:06 WIB

Monitor Hukum
Desi Permatasari menunjukkan foto anaknya Sheena yang terbaring di tempat tidur (Foto: Dok MI)

Penyidikan Baru Kasus Gagal Ginjal Akut bak Ditelan Bumi, BPOM Lolos?

1 Oktober 2025 14:08 WIB

Hukum
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf (Foto: Ist)

Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Keracunan MBG

25 September 2025 18:22 WIB

Hukum
Para tersangka pembobolan salah satu bank pemerintah di Jawa Barat (Jabar) (Foto: Dok MI)

2 Tersangka Pembunuhan Kacab BRI juga Terlibat Kasus Pembobolan Rekening Dormant BNI Rp 204 Miliar

25 September 2025 15:34 WIB

Lifestyle
Drama yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bersama seorang perempuan bernama Lisa Mariana akhirnya menemukan titik balik dramatis ketika hasil tes DNA diumumkan Bareskrim Polri pada Rabu (20/8/2025) yang memastikan tidak ada kecocokan antara Ridwan Kamil dengan anak yang dilahirkan Lisa. Kini uang bulanan Lisa Mariana masih menjadi misteri. Foto: Dok MI/Antara

Misteri Uang Bulanan Lisa Mariana

27 Agustus 2025 09:36 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB