Kasus Kriminal Warga Sipil Papua Meningkat, KSP Pastikan Tak Ada Operasi Militer 

Jakarta, MI - Kasus kriminal terhadap warga sipil di Papua terus meningkat. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut, pemerintah selalu berupaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Pasalnya, kata dia, pemerintah tak mengeneralisasi semua masalah, melainkan mengidentifikasi setiap masalah secara kasus per-kasus untuk dicari jalan keluarnya. "Pemerintah memang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap situasi itu. Oleh karena itu pemerintah menilai bahwa kita perlu untuk melihat itu case by case," kata Theofransus Litaay, Rabu (14/12). Dari case by case itu, lanjut dia, dilakukan upaya untuk mengelola situasi secara lebih baik atau perbaikan. "Kalau ada aparat keamanan atau aparat negara yang terlibat, dilakukan proses penegakkan. Jadi sesuai standarnya saja," jelasnya. Theofransus Litaay juga memastikan saat ini tidak ada operasi militer di Papua. Penempatan TNI di Papua hanyalah untuk memperkuat pembinaan teritorial. Menurutnya, struktur teritorial yang tadinya tidak ada, sekarang mulai dikembangkan di Papua sehingga TNI melakukan pengamanan, mengembangkan komunikasi sosial kepada masyarakat Papua, sekaligus membantu kegiatan pemerintah daerah seperti vaksinasi dan lain-lain. Ia juga memastikan pemerintah selalu berupaya melakukan dialog atau komunikasi sosial, melakukan pendekatan yang tepat secara budaya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat hingga tokoh agama. Theofransus Litaay juga meyakini, Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru bisa memahami Papua dengan baik. "Saya yakin beliau sangat paham Papua. Karena sebagai mantan komandan pangkalan angkatan laut di sorong Papua, Papua barat beliau paham situasi lapangan dengan baik. Dan riwayat beliau dalam membina mengembangkan kegiatan masa itu juga sangat positif," pungkasnya.