Minta Awasi Penyusunan DPT Pemilu 2024, Jokowi ke Bawaslu: Laporkan ke Saya Kalau Ada yang Hambat

Jakarta, MI- Presiden Joko Widodo menekankan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini," kata Jokowi dalam pidato pembukaan Konsolidasi Nasional Bawaslu RI 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022). Mantan Walikita Solo itu juga menegaskan, persoalan DPT sangat krusial untuk diperhatikan. Sebab, kata Jokowi, DPT selalu dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan dalam pemilu. "Urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan. Tiap pemilu selalu menjadi polemik, selalu menjadi bahan untuk menuding ada kecurangan DPT ini, selalu diulang-ulang," ungkap Jokowi. Di satu sisi, Jokowi juga tak memungkiri bahwa Indonesia masih sangat lemah dalam hal pendataan. Hal ini tidak terlepas dari luasnya wilayah geografis Tanah Air. Jokowi berharap pada Pemilu 2024, pembentukan DPT harus diawasi agar tidak menimbulkan polemik seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. "Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir. Hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil," tegasnya. Jokowi pun berpesan kepada Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja agar tak segan-segan melapor jika ada pihak-pihak, khususnya dari pemerintahan, yang tak kooperatif sehingga menghambat proses penyusunan DPT. "Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti pak Rahmat Bagja laporkan ke saya," pungkasnya.