Anthony Budiawan: Rombak Total KPU Jika Ingin Pilpres yang Bersih

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 28 Desember 2022 22:56 WIB
Jakarta, MI - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai permintaan maaf Hasnaeni atau Wanita Emas terkait dugaan pelecehan seksual oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari tidak mempengaruhi publik yang sudah terlanjur percaya bahwa memang terjadi dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu itu. "Pengakuan minta maaf Wanita Emas tidak pengaruh terhadap pendapat publik yang terlanjur percaya telah terjadi pelecehan seksual, kecurangan proses verifikasi, dan mengatur pemenangan calon presiden tertentu. Publik menuntut pilpres bersih: ganti KPU," kata Anthony kepada Monitor Indonesia, Rabu (28/12) malam. Kabarnya, Wanita Emas itu mengaku mendapat tekanan, ancaman, dan intimidasi selama proses pelaporan Hasyim Asyari ke DKPP atas dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan itu. Maka, tegas Anthony, hal itu semakin meyakinkan bahwa penegakkan hukum tumpul ke atas tanjam ke bawah. "Ancaman di balik pengakuan minta maaf, kalau benar, semakin meyakinkan publik hukum tumpul ke atas: tidak berlaku bagi penguasa? Bukannya menyelidiki pengaduan dugaan tindakan kriminal pelecehan seksual dan kecurangan pilpres, tetapi ini malah yang mengadu disuruh minta maaf," jelasnya. Untuk itu, Anthony berharap agar bersih-bersih di tubuh KPU RI demi pemilu presiden yang bersih mendatang nanti. "Harapannya pemilu dan pilpres bersih. Rombak total KPU, harus melibatkan pihak independen, atau perwakilan partai," harapnya. Hasnaeni yang dikenal dengan julukan "Wanita Emas" ini sebelumnya menuding Ketua KPU RI, Hasyim Asyari melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Bahkan Hasnaeni juga menyebut Hasyim mengetahui ada desain untuk memenangkan Ganjar di Pemilu 2024.

Topik:

Kpu Wanita Emas