Anthony Budiawan: Rombak Total KPU Jika Ingin Pilpres yang Bersih

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 28 Desember 2022 22:56 WIB
Jakarta, MI - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai permintaan maaf Hasnaeni atau Wanita Emas terkait dugaan pelecehan seksual oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari tidak mempengaruhi publik yang sudah terlanjur percaya bahwa memang terjadi dugaan pelecehan terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu itu. "Pengakuan minta maaf Wanita Emas tidak pengaruh terhadap pendapat publik yang terlanjur percaya telah terjadi pelecehan seksual, kecurangan proses verifikasi, dan mengatur pemenangan calon presiden tertentu. Publik menuntut pilpres bersih: ganti KPU," kata Anthony kepada Monitor Indonesia, Rabu (28/12) malam. Kabarnya, Wanita Emas itu mengaku mendapat tekanan, ancaman, dan intimidasi selama proses pelaporan Hasyim Asyari ke DKPP atas dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan itu. Maka, tegas Anthony, hal itu semakin meyakinkan bahwa penegakkan hukum tumpul ke atas tanjam ke bawah. "Ancaman di balik pengakuan minta maaf, kalau benar, semakin meyakinkan publik hukum tumpul ke atas: tidak berlaku bagi penguasa? Bukannya menyelidiki pengaduan dugaan tindakan kriminal pelecehan seksual dan kecurangan pilpres, tetapi ini malah yang mengadu disuruh minta maaf," jelasnya. Untuk itu, Anthony berharap agar bersih-bersih di tubuh KPU RI demi pemilu presiden yang bersih mendatang nanti. "Harapannya pemilu dan pilpres bersih. Rombak total KPU, harus melibatkan pihak independen, atau perwakilan partai," harapnya. Hasnaeni yang dikenal dengan julukan "Wanita Emas" ini sebelumnya menuding Ketua KPU RI, Hasyim Asyari melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Bahkan Hasnaeni juga menyebut Hasyim mengetahui ada desain untuk memenangkan Ganjar di Pemilu 2024.

Topik:

Kpu Wanita Emas

Berita Sebelumnya

Kerap Mangkir, KPK Jemput Paksa Saksi Kasus Dugaan Suap AKBP Bambang Kayun

Berita Selanjutnya

KPK Bakal Periksa Gubernur Jawa Timur 

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

28 Oktober 2025 14:53 WIB

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB