Cegah ASN Ikut Politik Praktis, Bawaslu Tekankan Pentingnya Akses Silon

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 14 Juni 2023 13:55 WIB
Jakarta, MI - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengundurkan diri jika mendaftarkan sebagai peserta pemilu. Hal tersebut tercantum sebagai syarat pencalonan dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023. Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono mengatakan pentingnya akses silon untuk mengecek data peserta pemilu. Kata Totok, Bawaslu perlu memiliki akses Silon yang diberikan oleh KPU agar dapat melihat data mengenai peserta pemilu, termasuk ASN. "Pentingnya akses silon yang diberikan KPU agar Bawaslu dapat melihat data peserta pemilu salah satunya ASN," ungkap Anggota Bawaslu Totok dalam Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XII/2014 Terkait Pengunduran Diri ASN Sebagai Syarat Pencalonan Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (13/6). Lebih lanjut, Totok menjelaskan, pengawasan Bawaslu terhadap partisipasi ASN dalam pemilu berkaitan dengan Undang-Undang ASN. "Sudut pengawasan kami berkaitan dengan Undang-undang ASN, ASN tidak boleh menjadi pengutus atau anggota partai politik," ungkap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu. [caption id="attachment_548247" align="alignnone" width="300"] Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono. (Foto: Dok.Bawaslu/MI)[/caption] Persyaratan pengunduran diri ASN sebagai syarat pencalonan dalam pemilu merupakan upaya untuk memastikan netralitas dan independensi ASN dalam proses politik, serta menjaga integritas dan keadilan pemilu. Dia menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut, yang didasarkan pada Undang-Undang ASN. Diketahui dalam PKPU, ASN harus menyerahkan surat pemberhentian diri sebagai ASN pada tanggal 3 Oktober 2023 di masa akhir pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT).     #Cegah ASN Ikut Politik Praktis #Bawaslu Tekankan Pentingnya Akses Silon

Topik:

Bawaslu pemilu ASN Akses Silon

Berita Sebelumnya

Mahfud MD: Biasanya Kalau Disidik Itu Sudah Pasti Ada Tersangkanya

Berita Selanjutnya

Lewat Justice Collaborator, Mampukah Johnny G Plate Bongkar Pelaku Utama yang Lebih Besar Peranannya Korupsi BTS Kominfo Rp 8 Triliun?

Berita Terkait

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Instagram)

Terbitkan Surat Edaran, Dedi Mulyadi Ajak ASN dan Warga Jabar Donasi Rp1.000 per Hari

4 Oktober 2025 13:23 WIB

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Nasional
ASN Dipecat karena Tak Masuk Kerja hingga Korupsi (Foto: Ist)

17 ASN Dipecat, Dari Bolos Kerja hingga Korupsi

8 September 2025 09:25 WIB

Nasional
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Padahal Sudah tak Ada Pemilu, Kok Anggaran KPU Capai Rp3,5 T?

5 September 2025 00:25 WIB

Nasional
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Foto: Dok MI)

Tak Ada Kenaikan Gaji PNS di 2026

16 Agustus 2025 14:05 WIB

Nasional
Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 Ditiadakan (Foto: Ist)

CPNS 2025 Ditiadakan, Pemerintah hanya Buka Jalur PPPK

6 Agustus 2025 18:56 WIB