LPPDK Dilaporkan di Akhir Tahapan Kampanye Buat Tidak Relevan untuk Diawasi

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 21 Juni 2023 18:06 WIB
Jakarta, MI - Penyampaian Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye yang dihapus Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Bawaslu kesulitan untuk mengawasi dana kampanye partai peserta pemilu. Sebab, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan pada akhir masa tahapan kampanye sudah tidak relevan untuk diawasi. "Kalau misalnya Februari, tentu kita enggak punya LPPDK-nya di Februari, tentu itu tidak relevan lagi kalau LPSDK-nya dihapus," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/6). Dia menilai, tahapan masa kampanye yang hanya 75 hari dinilai tidak akan menimbulkan potensi kecurangan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. "Kalau semakin tinggi malah engga, karena sekarang kan sudah mulai sebetulnya, sosialisasi," ujarnya. Dai mengatakan, masa kampanye 75 hari yang tidak dibarengi dengan perubahan Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu ini menjadi soal. "Sekarang kenapa jadi pendek? tidak diubah UU-nya. Ini adalah kritik terhadap Undang-Undang 7 yang tidak berubah. UU 7 Tahun 2017 itu disiapkan dengan kampanye yang panjang," tandsnya. (ABP)       #LPPDK Dilaporkan di Akhir Tahapan Kampanye #Bawaslu Sulit Awasi Dana Kampanye

Topik:

Bawaslu rahmat bagja Dana Kampanye LPPDK

Berita Sebelumnya

KPK Bidik Dugaan Suap dan Gratifikasi di Rutan KPK

Berita Selanjutnya

Bawaslu Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Hasil Temuan Bawaslu Provinsi Kaltim

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB