4 Juta Pemilih Potensial Tidak Miliki KTP, KPU Ngaku Belum Dapat Datanya

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 4 Juli 2023 11:04 WIB
Jakarta, MI - Data 4 juta pemilih potensial tidak memiliki KTP-elektronik yang disoroti Bawaslu mendapatkan tanggapan dari KPU. Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mempertanyakan data yang ditemukan oleh Bawaslu tersebut "Dimana itu (4 juta pemilih potensial yang enggak punya KTP belum masuk DPT)," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (4/7). Betty mengaku belum mendapatkan data 4 juta pemilih yang tidak memiliki KTP-elektronik. "4 juta? saya sampai detik ini enggak pernah dapat datanya, 4 juta by name by address (BNBA)-nya, darimana dia (Bawaslu) tau," ujarnya. Betty heran data yang didapatkan Bawaslu RI. Pasalnya, Bawaslu tidak mendapatkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). "DP4 dia (Bawaslu) enggak dapat, uji petik 4 juta, saya minta BNBA-nya," tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Plh Ketua Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan, masih terdapat pemilih potensial non KTP-elektronik yang belum masuk sebagai daftar pemilih. Terkait persoalan ini, kata Lolly, Bawaslu telah melakukan terhadap pemilih potensial di Pemilu 2024, namun tidak memiliki KTP-elektronik. "Bawaslu melakukan pencermatan pemilih potensial nonKTP-el berdasarkan lampiran berita acara (BA) KPU di tingkat provinsi sebanyak 4.005.275," jelasnya dalam keterangan tertulisnya kepada MonitorIndonesia.com, Rabu (4/7). Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas ini menyampaikan, banyaknya pemilih potensial yang tidak memiliki KTP-elektronik nantinya berpengaruh terhadap hak plih yang dimiliki masyarakat. "Adanya pemilih nonKTP-el tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, sebagaimana pasal Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," pungkasnya.     #4 Juta Pemilih Potensial Tidak Miliki KTP

Topik:

-

Berita Sebelumnya

4 Juta Pemilih Potensial Belum Miliki KTP-el

Berita Selanjutnya

Dakwaan Johnny G Plate Melenceng dari Penyidikan Korupsi BTS Kominfo

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto: Dok Kemenperin)

Menperin Akui Sudah Lama Endus Mafia Tekstil dan Baja, Dukung Langkah Bersih-bersih Purbaya

14 menit yang lalu

Metropolitan
Layanan SIM Keliling (Foto: Ist)

Perpanjang SIM di Jakarta Senin, Ini Lima Lokasinya

44 menit yang lalu

Hukum
Mantan Dirjen Bea Cukai Askolani (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi POME Terjadi Era Dirjen Bea Cukai Askolani, Ini Sosoknya

7 jam yang lalu

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

8 jam yang lalu

Hukum
Ayaka Suites Hotel (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Kejagung Berkali-kali "Garap" Petinggi Ayaka Suites Hotel, Ada Apa Nih?

8 jam yang lalu

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

8 jam yang lalu