4 Juta Pemilih Potensial Tidak Miliki KTP, KPU Ngaku Belum Dapat Datanya

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 4 Juli 2023 11:04 WIB
Jakarta, MI - Data 4 juta pemilih potensial tidak memiliki KTP-elektronik yang disoroti Bawaslu mendapatkan tanggapan dari KPU. Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mempertanyakan data yang ditemukan oleh Bawaslu tersebut "Dimana itu (4 juta pemilih potensial yang enggak punya KTP belum masuk DPT)," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (4/7). Betty mengaku belum mendapatkan data 4 juta pemilih yang tidak memiliki KTP-elektronik. "4 juta? saya sampai detik ini enggak pernah dapat datanya, 4 juta by name by address (BNBA)-nya, darimana dia (Bawaslu) tau," ujarnya. Betty heran data yang didapatkan Bawaslu RI. Pasalnya, Bawaslu tidak mendapatkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). "DP4 dia (Bawaslu) enggak dapat, uji petik 4 juta, saya minta BNBA-nya," tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Plh Ketua Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan, masih terdapat pemilih potensial non KTP-elektronik yang belum masuk sebagai daftar pemilih. Terkait persoalan ini, kata Lolly, Bawaslu telah melakukan terhadap pemilih potensial di Pemilu 2024, namun tidak memiliki KTP-elektronik. "Bawaslu melakukan pencermatan pemilih potensial nonKTP-el berdasarkan lampiran berita acara (BA) KPU di tingkat provinsi sebanyak 4.005.275," jelasnya dalam keterangan tertulisnya kepada MonitorIndonesia.com, Rabu (4/7). Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas ini menyampaikan, banyaknya pemilih potensial yang tidak memiliki KTP-elektronik nantinya berpengaruh terhadap hak plih yang dimiliki masyarakat. "Adanya pemilih nonKTP-el tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, sebagaimana pasal Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," pungkasnya.     #4 Juta Pemilih Potensial Tidak Miliki KTP

Topik:

-

Berita Sebelumnya

4 Juta Pemilih Potensial Belum Miliki KTP-el

Berita Selanjutnya

Dakwaan Johnny G Plate Melenceng dari Penyidikan Korupsi BTS Kominfo

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

48 menit yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

1 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

1 jam yang lalu

Nusantara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkim Malut, Firmansyah Meidiawan (Foto: Dok MI)

Benarkah Progres RTLH Capai 80 hingga 90 Persen?

1 jam yang lalu

Nasional
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Alasan Jokowi Tak Hadir di HUT TNI ke-80

1 jam yang lalu

Ekonomi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Foto: Dok MI/Ist)

Dugaan Persekongkolan Proyek CISEM II seret BUMN Karya Ini

2 jam yang lalu