Dakwaan Johnny G Plate Melenceng dari Penyidikan Korupsi BTS Kominfo

Rizky Amin

Diperbarui 4 Juli 2023 14:29 WIB

Dakwaan Johnny G Plate Melenceng dari Penyidikan Korupsi BTS Kominfo

Jakarta, MI - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate membacakan nota keberatan atau eksepsi sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/7). Menurut mantan Sekjen NasDem itu, dakwaan terhadap dirinya tidak didasarkan pada fakta, bahkan bertentangan dengan hasil penyidikan dalam kasus ini. "Kami melihat hampir seluruh uraian kesalahan terdakwa yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa dalam surat dakwaannya tidak didasarkan pada fakta, bahkan bertentangan dengan hasil penyidikan," kata Johnny G Plate di ruang sidang. Johnny G Plate menilai Pasal 140 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebut surat dakwaan wajib dibuat berdasarkan data dari penyidik berdasarkan bukti yang ditemukan di tahap penyidikan. Dokumen itu juga wajib dibuat secepatnya setelah diserahkan. Sejumlah ahli menyebut dakwaan tidak boleh bertentangan dengan penyidikan. Sehingga, Johnny G Plate merasa protes dalam kasus ini diperlukan. Dakwaan yang melenceng dinilai bisa membuat fakta-fakta dalam persidangan melenceng. Johnny menilai keadilan tidak akan seimbang kepadanya. "Persidangan yang mulia ini pun dapat tersesat berpandangan bahwa terdakwa sudah bersalah dan pendulum keadilan tidak lagi berdiri tegak di tengah namun condong menghukum terdakwa (Johnny)," ucap kuasa hukum Johnny G Plate. Dia juga menyebut pembelaannya tidak mengurangi rasa hormatnya kepada kubu penuntut umum. Namun, dia menilai dakwaan tidak memenuhi syarat berdasarkan aturan yang berlaku. "Karena, bukankah dengan mendengar dakwaan penuntut umum, persidangan ini dapat tersesat dan berkesimpulan, sementara apa yang didakwakan penuntut umum dengan surat dakwaannya tersebut adalah benar," tuturnya. Johnny G Plate telah didakwa atas kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022. Dia didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 8 triliun atau Rp 8.032.084.133.795,51. Adapun kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus korupsi BTS oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Johnny turut kecipratan uang korupsi tersebut. "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa Johnny G Plate sebesar Rp 17.848.308.000,00," ungkap JPU. Johnny didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Topik:

PN Jakarta Pusat Kominfo Korupsi BTS Kominfo Eksepsi Johnny G Plate PN Tipikor Jakarta Pusat

Dakwaan Johnny G Plate Melenceng dari Penyidikan Korupsi BTS Kominfo

Berita Sebelumnya

4 Juta Pemilih Potensial Tidak Miliki KTP, KPU Ngaku Belum Dapat Datanya

Berita Selanjutnya

Hakim ke Johnny G Plate: Jangan Beranggapan Pengadilan Ini Alat Politik

Berita Terkait

Penerima Dana Korupsi BTS Rp243 M hampir Semua Dipenjara, Dito Ariotedjo Melenggang Bebas Saja Tuh!

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

Singgung Aksi Scammer dan Hoax, Waka Komisi I DPR Nilai Wacana ‘Satu Warga, Satu Akun’ Bisa Cegah Kriminalitas

Mengingat Lagi Kasus Posisi Korupsi BTS, 11 Penerima Aliran Dana dan "Markus" Don Adam

KPK Beri Sinyal Garap Kasus Dito Ariotedjo dan Budi Arie, Siap-siap Saja!

Tak Tersangkakan Bekas Menpora Dito Korupsi BTS, Kejagung akan Digugat Lagi!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K