Ini Penjelasan Bawaslu Terkait Perbedaan Mahar Politik dan Politik Uang

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 8 Juli 2023 15:30 WIB
Jakarta, MI - Anggota Bawaslu RI, Puadi memberikan penjelasan terkait mahar politik dan politik uang. Puadi mengatakan, mahar politik dan politik uang memiliki klasifikasi yang berbeda. "Transaksi jual beli kursi pencalonan dik ualifisir sebagai mahar politik. Sementara, jual beli suara pemilih dikualifisir sebagai politik uang," jelasnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (8/7). Dia menjelakan, mahar politik adalah imbalan yang diterima oleh partai politik, pada proses pencalonan presiden-wakil presiden, dan legislatif. Sedangkan Politik uang adalah perbuatan memberikan, dan menjanjikan materi lainya kepada pemilih untuk mempengaruhi hak pilih pemilih tersebut. "Kedua perbuatan ini merupakan fenomena yang kerap ditemui dalam pemilu," ungkapnya. Dalam dimensi Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, terdapat kesulitan bagi Bawaslu menindak pelaku mahar politik. Sebab, kata Puadi, UU 7/2017 tentang Pemilu hanya memberikan norma larangan namun tidak mengatur sanksi. "Berbeda dengan UU Pilkada, larangannya diatur di Pasal 47 dan ada sanksinya diatur dalam pasal 187B UU Pilkada diancam pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda antara 300 juta hingga 1 miliar rupiah," pungkasnya. (ABP)     #Ini Penjelasan Bawaslu Terkait Perbedaan Mahar Politik dan Politik Uang

Topik:

Bawaslu Puadi Politik Uang Mahar Politik

Berita Sebelumnya

Istri Rafael Alun Bisa Jadi Tersangka!

Berita Selanjutnya

Bawaslu Ingatkan Politik Uang Sangat Dilarang, Ini Aturannya!

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB