Komisi I DPR RI Minta Kemlu Pastikan Kegiatan LGBT Se-ASEAN Tidak Terlaksana

Jakarta, MI - Komisi I DPR RI meminta kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memastikan pertemuan aktivis Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Se-ASEAN yang dinamakan ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) tidak terlaksana. “Tentu perlu perhatian para aparat keamanan Kemlu kita untuk memastikan hal ini (pertemuan LGBT) tidak boleh terjadi," kata Anggota Komisi I DPR RI, Al Muzzammil Yusuf dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-30 dengan agenda Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023). Dia menyebutkan, pertemuan itu sangat berpotensi merusak generasi bangsa. Sebab, aktivitas tersebut tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang. "Karena HAM di Indonesia bukanlah HAM liberal. HAM Indonesia HAM berke-Tuhan-an sebagaimana diatur dalam UU, HAM kita berbasis pada Pancasila ideologi kita sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya. Dia menjelaskan, HAM di Indonesia berbasis pada cita-cita pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3). Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kegiatan LGBT ini juga mendapat penolakan dari dunia Internasional. Mereka menganggap bahwa LGBT ini berbahaya dan dapat merusak generasi anak-anak. Bahkan, di negara barat sampai ada yang mendirikan organisasi untu menolak kegiatan LGBT ini yang diberi nama Family Watch International dan Protect Our Children. Contoh berbahayanya gerakan LGBT ini sudah terlihat, dimana anak yang lahir tidak perlu dicatat jenis kelaminnya. Dan, anak tersebut dapat memiliki jenis kelaminnya pada usia 17-18 tahun. "Oleh karena itu, melalui forum ini kita sebagai Anggota Dewan dan bersama Pemerintah untuk menjamin tidak boleh terjadi perusakan generasi kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa dan Undang-Undang kita,” tandasnya. (ABP)       #Komisi I DPR RI Minta Kemlu Pastikan Kegiatan LGBT Se-ASEAN Tidak Terlaksana