KPK Minta Maaf Tangkap Kabasarnas: Kami Khilaf!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 28 Juli 2023 18:24 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta maaf kepada Panglima TNI terkait penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas RI Afri Budi Cahyanto. "Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK beserta jajaran, sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan pimpinan dan Puspom dan rekan rekan, untuk disampaikan kepada Panglima," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (28/7). KPK mengaku pihaknya belum berkordinasi dalam penanganan perkara di Basarnas, yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. "Di sini ada kekeliruan, kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi, sudah menyampaikan pada teman teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI, atas kekhilafan ini kami mohon dapat dimaafkan," jelasnya. Saat ini KPK telah menyerahkan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI tersebut ke Pusat Polisi Militer (Puspom) untuk bisa diteruskan penanganannya. "Karena perkara ini adalah melibatkan Basarnas yang kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana adalah dari TNI, dan tentunya TNI yang diperbantukan di sana menjadi penyelenggara negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas. Tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh Puspom TNI," tandasnya. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda R Agung Handoko mempersoalkan wewenang KPK menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi. Agung menambahkan bahwa prajurit TNI memiliki aturan tersendiri sehingga Henri dan Koorsmin Kabasarnas RI Afri Budi Cahyanto tak bisa dijerat KPK dalam pengadaan alat deteksi korban reruntuhan. "Dari tim kami terus terang keberatan, kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri," kata Agung, Jumat (28/7). #Kabasarnas

Topik:

KPK Kabasarnas Puspom TNI

Berita Sebelumnya

Buah Kerja Keras, Bawaslu Raih WTP Delapan Kali Berturut-turut

Berita Selanjutnya

Ini Nama-nama Anggota DPR yang Diperiksa KPK Soal Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Rp 14,5 Miliar

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab

16 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Panggil Notaris/PPAT Sri Artati terkait Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M

17 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Panggil Eks Direktur Sanitarindo Tangsel Jaya Setya Shri, Bongkar Korupsi Tol Sumatra

17 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M, KPK Panggil 2 Eks Direktur Hutama Karya: Putut Ariwibowo dan Anis Anjayani

17 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Himbau Saksi terkait Kasus Kuota Haji Untuk Bersikap Kooperatif

18 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

KPK sebut Biro Travel Tak Punya Izin tapi Dapat Kuota Haji Khusus 2024

19 jam yang lalu