Soal Isu Cak Imin Bakal Tersangka, Mahfud Md Bilang Begini

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 4 Oktober 2023 01:01 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan bahwa Ketua Umum PKB Muaimin Iskandar alias Cak Imin selama ini hanya menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans, saat ini Kemnaker). Saat itu Cak Imin menjabat Menakertrans di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kasus yang merugikan negara itu telah naik ke tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu ada informasi itu ya? Informasi tentang Cak Imin mau jadi tersangka? Sejauh pengetahuan saya Cak Imin itu tidak menjadi tersangka ya karena tidak terlibat dalam materi perkaranya. Itu kasus kan sudah lama kalau memang terlibat mestinya sudah dulu," kata Mahfud di Mahkamah Konstitusi (MK) kepada wartawan, Selasa (3/10). "Dan menurut logika saya, kayanya sih, nggak mungkin menjadi tersangka, itu satu. Tetapi itu KPK yang punya urusan sendiri saya tidak boleh ikut campur juga," imbuh mantan Ketua MK ini. Diketahui, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta disebut terlibat kasus ini. KPK memastikan perkara ini bukan suap, karena ada temuan kerugian negara. KPK menyebut banyak problem dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Dugaan korupsi itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya enggak tahu sistemnya seperti apa ya, yang jelas itu kan dari hasil audit BPK, sistem itu enggak berjalan, sudah itu saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis (24/8) lalu. Alex menjelaskan sejumlah item diminta Kemnaker untuk pengadaan sistem proteksi ini. Namun, cuma komputer yang bisa digunakan. (An)

Topik:

KPK Mahfud MD MK Menko Polhukam Cak Imin Kemenkopolhukam Korupsi Kemnaker

Berita Sebelumnya

Zulhas Akui Kemendag Banyak Masalah: Urusan Minyak, Besi hingga Garam

Berita Selanjutnya

KPK Beri Warning Mentan Syahrul Limpo

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

1 jam yang lalu

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

6 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

7 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

7 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

11 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

12 jam yang lalu