Tak Kunjung Tahan Bupati Muna Rusman Emba, KPK Terkesan 'Bermain' di Kasus Dugaan Korupsi Dana PEN

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 17 Oktober 2023 20:55 WIB
Jakarta, MI - Kasus dugaan korupsi pengurusan dana PEN Muna yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyeret Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba terus menuai sorotan dari sejumlah pegiat anti korupsi. Pasalnya, hingga saat ini tak kunjung ditahan. Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPD KNPI Sultra Bram Barakatino menilai lambanya penanganan kasus ini pihak KPK setelah mentersangkakan Bupati Muna mengindikasikan bahwa KPK mempunyai motif lain selain penegakan hukum. "KPK yang takunjung mengamankan Bupati Muna setelah dinaikan statusnya sebagai tersangka, terkesan ambiguitas, peristiwa ini sulit dicermati dalam mengawal keadilan pada penegakkan hukum. Bisa saja sikap ini justru ditumpangi kepentingan "khusus" dan bukan pada kepentingan penegakan hukum semata," kata Bram sapaan akrabnya, Selasa (17/10). [caption id="attachment_572849" align="alignnone" width="715"] Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPD KNPI Sultra Bram Barakatino (Foto: Doc MI)[/caption] Bram menambahkan, idealnya KPK segera mengamankan Bupati muna. Pasalnya, statusnya sebagai tersangka yang mencerminkan bahwa integritasnya telah diragukan. "Inikan suda tersangka ya, artinya beliau telah diragukan integritasnya dalam persoalan tersebut secara hukum. Memjadi tidak ideal sampai saat ini masi terus dibiarkan memimpin jalanya pemerintahan," ungkapnya. Bram pun meminta agar KPK segera menahan sejumlah oknum yg telah ditetapkan sebagai tersangka khususnya Rusman Ema. Jika tidak dilakukan penahanan, tentunya ini berefek pada citra lembaga antirasuah itu. "Saya tentu yakin, lembaga sebesar dan sehebat KPK tidak akan menggadaikan marwah institusinya hanya karna seorang bupati dan kroninya, namun kami sangat berharap agar langkah hukum penahanan tersangka bisa di segerakan demi keadilan tentunya," tutupnya. Monitorindonesia.com pada beberapa waktu lalu telah menanyakan kepada KPK soal apa yang menjadi alasan belum menahan Rusman Emba itu. Bahwa KPK menyatakan sedang memperkuat bukti dalam kasus ini. Akan ada waktunya untuk dilakukan penahanan terhadap Rusman Emba dan tersangka lainnya. “Penyidikan masih berproses, pada saatnya nanti akan dilakukan penahanan,” ujar Asep saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Kamis (7/9) malam. Sebagai informasi bahwa Bupati Muna dua periode ini sebelumnya ditetapkan tersangka korupsi pinjaman dana PEN tahun 2021 senilai Rp210 miliar dari PT SMI. Rusaman Emba sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak tahu terkait dengan aliran dana PEN tersebut. Bahkan, dirinya dengan tersangka lain bernama La Gomberto dan Adrian tidak pernah bertemu sebelumnya. "Masalah PEN Kabupaten Muna, jadi memang di situ disebutkan bahwa ada semacam proses transaksi antara Gomberto, kemudian dihubungkan dengan saya dan Ardian bersama Syukur". "Cuma saya tegaskan di sini bahwa saya tidak pernah bertemu Ardian, adapun pertemuan-pertemuan normatif saja dalam rangka pesta, dan yang kedua La Ode Gomberto juga saya tidak pernah ketemu," imbuh Rusman. (Wan)

Topik:

KPK korupsi dana pen Bupati Muna Rusman Emba

Berita Sebelumnya

Cek Rp 2 Triliun di Rumah Dinas Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Bodong!

Berita Selanjutnya

Perkuat Bukti Korupsi Impor Gula, Kejagung Periksa ASN Kemendag

Berita Terkait

Monitor Hukum
Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Menyoal Dugaan Korupsi Bansos Jakarta, Kini KPK Diminta Supervisi ke APH Lain

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

10 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

11 jam yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

16 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

17 jam yang lalu