Permudah Akses Kredit Perbankan Pasti Masyarakat Tinggalkan Pinjol

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 24 Oktober 2021 16:48 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah dan otoritas perbankan diminta mempermudah akses kredit dan pembiayaan lainnya bagi masyarakat agar terhindar dari jerat pinjaman online atau pinjol. "Akses pembiayaan melalui perbankan itu cukup sulit. Syarat yang harus dipenuhi banyak dan proses yang panjang. Kesulitan inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di sela kunjungan kerja ke Kuningan, Jawa Barat, Minggu (24/10/2021). Di masa sulit seperti sekarang, lanjut LaNyalla, banyak masyarakat yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kemudahan syarat, akhirnya memilih pinjaman online hingga kemudian terjerat bunga tinggi. "Fakta itu harus menjadi perhatian bersama. Makanya pemerintah perlu mempermudah akses permodalan perbankan," ucap Senator asal Jawa Timur itu. Ditambahkannya, pemerintah perlu memikirkan langkah efektif mendorong masyarakat memilih menggunakan pendanaan perbankan seperti KUR (kredit usaha rakyat) dibanding pinjaman online. "Pelaku UMKM banyak yang kesulitan mengakses KUR karena belum memiliki surat izin usaha sebagai syarat pengajuan. Harusnya hal-hal seperti ini bisa lebih disederhanakan, namun tetap bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya. Terkait permasalahan pinjaman online, LaNyalla mengapresiasi tindakan kepolisian yang melakukan penggerebekan kantor-kantor pinjaman online. Namun harapannya tidak hanya pada kebijakan penutupan dan penangkapan perusahaan pinjaman online saja, pemerintah harus mengambil kebijakan strategis yang menutup ruang gerak perusahaan atau layanan pinjaman online secara menyeluruh. "Kita mendukung pemerintah berkoordinasi dengan pihak Google untuk memblokir seluruh aplikasi fintech ilegal yang memberikan layanan pinjaman online," tuturnya. Selain itu, LaNyalla juga mendukung optimalisasi Permenkominfo No. 5/2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sehingga hanya penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar saja yang boleh menyelenggarakan praktik penyaluran pinjaman kepada masyarakat. (zan)

Topik:

DPD lanyalla Pinjol

Berita Sebelumnya

Pondok Pesantren sebagai Penjaga Akhlak dan Moral Generasi

Berita Selanjutnya

Saatnya Seluruh Elemen Berkontribusi bagi Bangsa

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

5 Oktober 2025 07:00 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Utang Pinjol Warga Jabar Kini Tembus Rp20,2 Triliun (Foto: Ist)

Utang Pinjol Warga Jabar Tembus Rp20,2 Triliun, Tertinggi di RI

11 September 2025 12:10 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Ekonomi
Utang Pinjol Warga RI hingga Juni 2025 Tembus Rp 83,52 Triliun (Foto: Ist)

Utang Pinjol Warga RI Menggunung! Tembus Rp83,52 Triliun

4 Agustus 2025 15:58 WIB

Nasional
Satria Arta Kumbara (Foto: Tangkapan Layar)

TNI Ungkap Eks Marinir Gabung Tentara Rusia karena Terlilit Pinjol dan Judol

24 Juli 2025 19:21 WIB