LaNyalla Minta RKHUP Tak Bungkam Kritik Publik

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 25 November 2022 16:19 WIB
Surabaya, MI - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas tidak menimbulkan kontroversi. Utamanya, terkait pasal berkaitan dengan kritik. Ia berharap prinsip kehati-hatian dikedepankan dalam membahasnya. LaNyalla mengaku tak ingin RKUHP justru menjadi pintu masuk untuk membungkam publik. "Agar jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat dan bertentangan dengan prinsip demokrasi sebagaimana spirit yang tertuang dalam Pancasila," kata LaNyalla mengingatkan, Jumat (25/11). Sebagaimana diketahui, pembahasan saat ini pembahasan RKUHP berlangsung sangat alot. Pasal yang tengah menjadi perhatian adalah berkaitan dengan kebebasan menyatakan pendapat. Senator asal Jawa Timur itu meminta RKUHP tidak mengebiri kebebasan berpendapat dalam membangun bangsa dan negara. "Sejatinya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan kritik membangun untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kritik tetap diperlukan sebagai upaya kontrol masyarakat," terang LaNyalla. LaNyalla berharap pasal-pasal karet yang menumpulkan sistem demokrasi diharapkan tidak ada lagi. "Pasal karet berindikasi digunakan oleh pejabat yang anti-kritik dan memenjarakan lawan politiknya. Ini yang tidak adil, merugikan dan menciderai sistem demokrasi," tegas LaNyalla. LaNyalla mengingatkan agar kritik tidak diartikan atau ditafsirkan menjadi bentuk penghinaan. Ia pun berpesan agar pembahasan terkait RKUHP yang terpenting mampu memberikan rasa adil dan memberikan hukuman yang pantas kepada para penerima kebijakan ini. "Fokus saja pada konteksnya. Tidak diperlebar untuk membungkam kritik dari masyarakat yang memang sejatinya sebagai kontrol publik terhadap jalannya roda pemerintahan," ujar LaNyalla.

Topik:

DPD RI lanyalla RKUHP

Berita Sebelumnya

Setjen DPD RI Raih Penghargaan Reksa Bandha 2022

Berita Selanjutnya

Sekjen DPD RI: HUT ke-57 KORPRI Jadi Momentum Peningkatan Pengabdian ASN Setjen DPD RI kepada Negara

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

5 Oktober 2025 07:00 WIB

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB

Nusantara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (Foto: MI/Jainal Adaran)

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

24 Juni 2025 18:07 WIB