Abraham Liyanto Minta Mendikbud Batalkan Surat Pencabutan Dana BOS di NTT

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 16 Februari 2023 14:18 WIB
Jakarta, MI - Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim agar membatalkan surat pencabutan pemberian Dana Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah swasta di NTT. Menurut Abraham, pencabutan itu sangat menganggu operasional bagi sekolah-sekolah yang selama ini telah menerima. “Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi saya dilapori ada 49 sekolah swasta di NTT dicabut dana BOS untuk tahun 2023 ini. Mohon pak Mendikbud membatalkannya,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (16/2). Abraham menyebut dana BOS telah banyak membantu pendidikan di NTT. Apalagi NTT merupakan provinsi miskin. Dengan dicabutnya dana tersebut, 49 sekolah terancam tutup. “Semua yang dicabut untuk Sekolah Dasar (SD). Ada 35 di Kabupaten Kupang. Sisanya 14 ada di Rote. Itu yang baru lapor ke saya. Saya belum dapat laporan untuk kabupaten lainnya,” ujar anggota Komite I DPD RI ini. Menurut senator yang sudah tiga periode ini, ke-49 sekolah tersebut sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Mereka telah mendidik anak-anak NTT. Banyak lulusan dari sekolah-sekolah tersebut yang menjadi tokoh masyarakat serta tokoh bangsa. “Sayang kalau karena BOS dicabut, sekolah-sekolah itu ditutup. Mereka telah berjasa banyak,” tutur pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini. Dia berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mau mereview keputusannya dengan membatalkan pencabutan dana BOS. Jika ada masalah dengan 49 sekolah tersebut, diharapkan Kemendikbud bisa memberikan teguran tanpa langsung hentikan dana BOS. “Mohon dibayarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku, agar proses belajar-mengajar di semua sekolah itu dapat berjalan normal kembali,” kata Abraham. Abraham mengaku telah mengirim surat langsung ke Nadiem agar membatalkan pencabutan dana BOS tersebut. Dia berharap Nadiem bisa segera meresponnya. “Saya baru kemarin kirim surat. Sudah diantar langsung ke Kemendikbud. Semoga ada respon baik dari pak menteri nanti,” tutupnya.

Topik:

ntt Komite I DPD RI Abraham Liyanto

Berita Sebelumnya

Di hadapan Mahasiswa Fisip Universitas Galuh, LaNyalla Sebut Kemiskinan Sulit Dientaskan

Berita Selanjutnya

Tingkatkan Penampilan Pegawai Perempuan, Setjen DPD RI Gelar Beauty Class

Berita Terkait

Nasional
Kementerian PU bangun Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di NTT

Kementerian PU Bangun Pamsimas dan Sanimas di Provinsi NTT

27 September 2025 08:47 WIB

Nasional
Kementerian PU kerahkan alat berar untuk pulihkan infrastruktur akibat banjir di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: dok/PU)

Kementerian Pekerjaan Umum Sigap Pulihkan Infrastruktur Terdampak Banjir Bandang di Nagekeo NTT

13 September 2025 13:14 WIB

Nusantara
Flores, Nusa Tenggara Timur, akan dijadikan sebagai Pulau Panas Bumi (Foto: Ist)

Flores Menuju Pulau Panas Bumi

14 April 2025 14:01 WIB

Nasional
Pertamina Bangun 131 Titik Air Bersih, Warga NTT Kini Tak Perlu Khawatir Lagi (Foto: Dok Pertamina)

Tak Lagi Khawatir! Kini Warga di 131 Daerah Ini Bebas dari Kekeringan Air

29 Maret 2025 13:55 WIB

Politik
Komite I DPD RI Desak Pemerintah Terbitkan PP Tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah [Foto: Doc. DPD RI]

Komite I DPD RI Desak Pemerintah Terbitkan PP Tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah

9 Desember 2024 13:16 WIB

Politik
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja sampaikan hasil pengawasan pemungutan suara saat rapat kerja bersama Komite I DPD RI

Bawaslu Sampaikan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Pemilihan 2024 ke Komite I DPD RI

3 Desember 2024 11:57 WIB