Pinjol Kini Diatur Ketat, Agar Tak Jadi Tempat Cuci Uang!

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 8 Februari 2021 17:03 WIB
  MI,  Jakarta - Pinjaman online (pinjol) atau fintech lending berpotensi dijadikan tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme. Guna mencegah hal itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan bagi peer-to-peer (P2P) lending. Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.6/SEOJK/2021 tentang pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggaran P2P lending. Aturan ini ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non-Bank Riswinandi dan berlaku mulai 29 Januari 2021. Dalam beleid ini OJK memerintahkan pinjol melakukan tindakan pencegahan penggunaan pinjol sebagai tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme dan membiayai senjata pemusnah massal dengan pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. OJK meminta diterapkannya kebijakan dan prosedur pencegahan ini dengan identifikasi dan verifikasi calon nasabah atau nasabah, identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat, penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi, pengelolaan risiko, pemeliharaan data hingga PPATK. Pinjol juga harus memiliki pengendalian intern yang menjelaskan tata cara pengendalian intern yang harus diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam proses bisnis penyelenggara pinjol, seperti dikutip dari situs OJK, Senin (8/2). Aturan anyar ini juga mewajibkan pinjol menjelaskan mengenai kewajiban memiliki sistem informasi manajemen bagi penyelenggara dan menjelaskan SDM dan kewajiban menyelenggarakan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur program pencegahan tempat pencucian uang dan praktik pendanaan terorisme. "Menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan penerapan program APU PPT kepada OJK dan PPATK," tulis OJK.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Harga Kedelai Meroket, Importir Bantah Ada Kartel!

Berita Selanjutnya

PKS Tolak Suntikan Dana Pemerintah ke Jiwasraya Rp 20 Triliun

Berita Terkait

Nusantara
Menteri ESDM, H Bahlil Lahadalia (tiga dari kanan depan) bersama gubernur daerah penghasil migas memberikan penjelasan mengenai legalisasi 45.000 sumur minyak tak bertuan di halaman Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025). (Foto : Ist).

Kementerian ESDM Legalkan 45.000 Sumur Minyak Tak Bertuan, Hanya Sebagian Layak Produksi

1 jam yang lalu

Hukum
Petugas sekolah membawa menu MBG di Bandung, Jawa Barat (Foto: Ist)

KPK Usut Modus Dugaan Korupsi MBG Rp 10 M

1 jam yang lalu

Pendidikan
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian

Ketua Komisi X DPR RI: Revisi UU Sisdiknas Perkuat Posisi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

2 jam yang lalu

Nasional
Menteri P2MI Mukhtarudin lepas 600 CPMI (Dok. KemenP2MI)

KemenP2MI Kirim 600 Pekerja Migran ke Jepang, Korea, dan Taiwan: Fokus pada Kompetensi dan Perlindungan

3 jam yang lalu

Nasional
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Istimewa)

Pemerintah RI Tolak Terbitkan Visa Atlet Asal Israel

4 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes di Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan

4 jam yang lalu