Harga Kedelai Meroket, Importir Bantah Ada Kartel!

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 8 Februari 2021 15:00 WIB
  MI, Jakarta - Kenaikan harga kedelai belakangan menuai polemik. Bahkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) bahkan menyebutnya karena permainan kartel. Harga kedelai memang terus naik pada awal Januari masih Rp 9.000-an per kg, tapi memasuki pertengahan Februari sudah mencapai Rp 12.750 per kg di Jakarta dan Jabar. Namun, Ketua Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Yusan mengungkapkan fenomena ini bukan baru kali ini terjadi. Beberapa tahun silam, kenaikan harga kedelai tidak bisa terhindarkan. Sebagai akibat, muncul kecurigaan bahwa penyebabnya karena ada pihak importir yang bermain. "Kenaikan harga karena ada persaingan bebas, importir umum dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tahun 2013-2014 lalu sudah pernah turun tangan atas dugaan itu, tapi ternyata nggak ada kartel itu," ungkap Yusan, Senin (8/2). Sebagai komoditas internasional, kenaikan maupun penurunan harga kedelai sangat lekat kaitannya dengan permintaan dan penawaran. Ketika permintaan naik, apalagi stok berkurang, maka otomatis ada kenaikan, seperti yang terjadi saat ini. "Sejak November untuk mengantisipasi Imlek, China impor kedelai untuk ternak dari 15 juta ton ke 30 juta ton. Semula dari Brazil, tapi karena Brazil kena La Nina jadi produksi menurun, juga karena pandemi. Kalau Amerika Serikat murni pandemi aja, jadi dialihkan pembeliannya ke Amerika," sebutnya. Akibat kalah bersaing dengan China yang memesan lebih banyak, maka Indonesia kewalahan. Namun kejadian ini bukan kali pertama, meski memang tidak sering. "Kenaikan itu jarang sekali, terjadi di 2013 karena kekeringan dunia, pernah gonjang ganjing kurs, sekarang ini baru kenaikan lagi," kata Yusan. Meski jarang terjadi, namun kejadian ini memantik Buwas dan menyebutnya karena salah satu penyebab kenaikan harga kedelai ialah 'lingkaran setan' kartel importir kedelai. "Kenapa bisa mahal? Teman-teman bisa lihat, akar masalahnya karena kartel terlalu banyak, birokrasi terlalu panjang. Satu ke satu semua pakai biaya yang kita istilahkan ini satu wujud korupsi sebenarnya. Tapi hasil atau beban korupsi dibebankan ke masyarakat/konsumen," katanya dikutip dari detikcom. KPPU memang pernah merilis pernyataan pada 2012 lalu, bila mengacu pada data KPPU pada tahun 2008, struktur pasar importasi kedelai ini dalam perspektif ilmu ekonomi bersifat pasar oligopolistik dengan indikasi bahwa 74,66% pasokan kedelai ke dalam negeri yang dilakukan oleh importir dikuasai oleh 2 pelaku usaha yaitu PT Cargill Indonesia dan PT Gerbang Cahaya Utama (GCU). Pada saat itu KPPU menduga terjadi pengaturan pasokan oleh kedua perusahaan tersebut namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut indikasi dugaan kartel ini tidak kuat karena pola pergerakan harga penjualan diantara kedua pelaku pasar tidak memiliki pola keteraturan dan fluktuatif, demikian juga dengan volume importasinya. Di samping itu, kebijakan pasar kedelai nasional tidak menghambat pelaku usaha lain untuk masuk pasar.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Pemerintah Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Menjadi 4,5%-5,3%

Berita Selanjutnya

Pinjol Kini Diatur Ketat, Agar Tak Jadi Tempat Cuci Uang!

Berita Terkait

Nusantara
Menteri ESDM, H Bahlil Lahadalia (tiga dari kanan depan) bersama gubernur daerah penghasil migas memberikan penjelasan mengenai legalisasi 45.000 sumur minyak tak bertuan di halaman Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025). (Foto : Ist).

Kementerian ESDM Legalkan 45.000 Sumur Minyak Tak Bertuan, Hanya Sebagian Layak Produksi

5 jam yang lalu

Hukum
Petugas sekolah membawa menu MBG di Bandung, Jawa Barat (Foto: Ist)

KPK Usut Modus Dugaan Korupsi MBG Rp 10 M

5 jam yang lalu

Pendidikan
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian

Ketua Komisi X DPR RI: Revisi UU Sisdiknas Perkuat Posisi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

6 jam yang lalu

Nasional
Menteri P2MI Mukhtarudin lepas 600 CPMI (Dok. KemenP2MI)

KemenP2MI Kirim 600 Pekerja Migran ke Jepang, Korea, dan Taiwan: Fokus pada Kompetensi dan Perlindungan

7 jam yang lalu

Nasional
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Istimewa)

Pemerintah RI Tolak Terbitkan Visa Atlet Asal Israel

8 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes di Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan

9 jam yang lalu