Putri Anetta Komarudin Dorong Pemerintah Tegas Terhadap Google

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Februari 2021 12:00 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Anggota Komisi XI DPR RI Putri Anetta Komarudin mendesak Pemerintah untuk bersikap tegas kepada perusahaan raksasa digital global dalam hal ini Google agar mematuhi kaidah-kaidah peraturan yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, lanjut dia, jika berkaca pada kasus-kasus yang terjadi di sejumlah negara yang bersinggungan dengan Google, mereka seperti abai terhadap regulasi yang ada disuatu negara. Sudah saatnya, kata dia, Indonesia juga melakukan langkah serupa mengingat kasus-kasus yang disebabkan oleh Google pada dasarnya beririsan dengan berbagai aspek kepentingan bangsa dan negara secara mendasar. Utamanya kepentingan ekonomi. "Gugatan antara beberapa negara dengan salah satu raksasa digital global yang bermunculan di tahun ini berasal dari beragam permasalahan yang khas terkait masalah hukum dan dugaan kerugian yang dialami masing-masing negara," ujar Politikus Golkar itu kepada wartawan, Rabu (17/02/2021). "Untuk Indonesia sendiri, saya kira perlu ditelisik dan dikaji terlebih dahulu secara menyeluruh terkait dampak operasi layanan digital tersebut (Google) terhadap ekonomi dan pasar dalam negeri," tambahnya. Tak hanya itu, Putkom begitu ia disapa, juga mengingatkan agar Pemerintah menelaah dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan Google selama beroperasi di Indonesia. "Indikasi pelanggaran hukum maupun dugaan kerugian terhadap hak-hak warga negara," tegasnya. Tentu bersamaan dengan ini, kata dia, dasar hukum terkait seperti perlindungan data pribadi yang tengah dibahas, harus mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. "Sehingga, begitu disahkan nanti dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan perlindungan data pribadi," ujarnya. Adapun terkait penerimaan pajak negara dari Google, Putkom mengungkapkan, Pemerintah telah memberlakukan PPN atas Kegiatan Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) "tentu kita dukung sebagai langkah pemerintah untuk ekstensifikasi penerimaan perpajakan. Terlebih, saat ini penerimaan negara mengalami tekanan yang berat akibat pandemi. (Saya setuju) termasuk, apabila pemerintah berencana memberlakukan pajak bagi perusahaan digital asing berskala global," tandasnya. Namun demikian, kata dia, saat ini pembahasan mengenai pembagian pajak penghasilan (PPh) atas suatu perusahaan digital asing berskala global seperti Google masih dalam tahap negosiasi yang sengit dan alot. "Untuk itu, kita terus dorong pemerintah untuk fokus mencapai negosiasi pajak digital tersebut. Terlebih tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah G20, dimana momen ini dapat dimanfaatkan untuk membahas pula mekanisme pemajakan dan mendorong kesepakatan yang saling menguntungkan antar negara," tegasnya.(Tng)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Selama Pandemi Covid-19, Aset Pegadaian Meningkat Rp 6,15 Triliun

Berita Selanjutnya

Mampu Kerek Investasi Ditengah Pandemi, Darmadi: Kerja Keras Kepala BKPM Harus Didukung Instansi Lainnya

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Bicara soal Peluang Pemanggilan Luhut Dalam Penyelidikan Kasus Whoosh

56 menit yang lalu

Hukum
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Dok MI/Ist)

KPK akan Periksa Luhut!

1 jam yang lalu

Ekonomi
Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan (Foto: Repro)

Pasar Keuangan RI Masih Tertinggal dari Malaysia

1 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Peluang Pemanggilan Mahfud MD soal Dugaan Mark Up Whoosh

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap 4 (empat) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 (delapan) orang tersangka, serta menahan 4 (empat) orang tersangka lainnya pada 17 Juli 2025 lalu.

Oknum Wartawan Diduga Cawe-cawe Pengamanan Kasus Pemerasan TKA

1 jam yang lalu

Metropolitan
DPRD DKI Jakarta (Foto: Istimewa)

DPRD DKI Jakarta Didorong Bentuk Pansus RDF: Sudah Dibayar Rp1,2 T, Masih Uji Coba!

1 jam yang lalu