Satgas Waspada Investasi Hentikan Tiktok Cash & Snack Video

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 1 Maret 2021 16:25 WIB
Jakarta, MonitorIndonesia.com - Satgas waspada investasi yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga dalam tugasnya mencegah kerugian masyarakat kembali menemukan aplikasi Tik Tok Cash yang menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform yang berpotensi merugikan pemakainya. Satgas dalam rapatnya Jumat (26/2/2021) juga sudah meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia. “Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi TikTok Cash  yang berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, Senin (1/3/2021) dalam keterangan tertulisnya. Tongam L. Tobing mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya. Selain Tiktok Cash dan Snack Video, Satgas dalam patroli sibernya juga menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Dari 28 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut: 14 Kegiatan Money Game; 6 Crypto Aset, Forex dan Robot Forex tanpa izin; 3 Penjualan Langsung/Direct Selling tanpa izin; 1 Equity Crowdfunding tanpa izin; 1 Penyelenggara konten video tanpa izin; 1 Sistem pembayaran tanpa izin; dan 2 Kegiatan lainnya "Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Brilian Nusantara Mandiri (Bliuntung) karena telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing," tambah Tongam L. Tobing. Dikatakan Tongam L. Tobing menyebutkan satgas pada Februari kemarin juga berhasil menemukan 51 kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat karena sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman. Satgas Waspada Investasi terus berupaya memberantas kegiatan fintech peer to peer lending ilegal ini antara lain dengan cara mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. Sejak tahun 2018 s.d. Februari 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.107 Fintech Lending Ilegal. Selain menemukan fintech Peer-To-Peer Lending ilegal dan kegiatan investasi ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 17 usaha pergadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK). Dalam ketentuan POJK tersebut seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli tahun 2019. Sebelumnya pada tahun 2020, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 75 entitas gadai ilegal sehingga total sejak tahun 2019 s.d. Februari 2021 menjadi 160 entitas gadai ilegal dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat. Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK. Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, WA 081157157157, email [email protected] atau [email protected] Beberapa daftar aplikasi Fintech yang disampaikan ilegal dalam daftar Satgas Waspada Investasi diantaranya yakni: Go Duit, Dana Cepat, Uang Pintar, CashGo, Butuh Modal, Dana Speed, Dana Saku, KSP Dana Saku, Pinjam Saja, Halo Money, Dana Fun, Rafra Apps Store, Dana Pintar, PinjamanKu, Dana Kilat, Uang Kilat, Laju Dana, Cash Lagi Lite, KSP Dompet Kelapa, Durian Runtuh, Loan Segara, Butuh Uang, Redholo, Super Rezeki, Modal Cepat, KSP Dompet Pisang, Kredit Rupiah, Rp Cepat Wallet, Rp Q Wallet, KSP Dompet Mangga, iDanaCash, Rupiah Petir.

Topik:

Otoritas Jasa Keuangan

Berita Sebelumnya

F-PKS DPR Minta Pemerintah Batalkan Perpres Legalisasi Miras

Berita Selanjutnya

Pengurangan Libur Cuti Bersama Diyakini Menparekraf Tak Pengaruhi Jumlah Kunjungan Wisatawan

Berita Terkait

Hukum
Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi (Foto: Dok MI/Pribadi)

Jangan Ada "Kambing Hitam"! Periksa semua Anggota Komisi XI DPR 2019-2024 soal Korupsi CSR BI-OJK

12 Agustus 2025 11:06 WIB

Hukum
Gedung DPR RI (Foto: Dok MI)

Hergun dan Satori Tersangka Korupsi CSR BI: Pintu Masuk seret Semua Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024

12 Agustus 2025 10:48 WIB

Hukum
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara (keempat kiri) berfoto bersama dengan Anggota Dewan Komisioner Ex Officio Bank Indonesia Doni Primanto Joewono (kiri), Ketua Dewan Audit Sophia Issabella Watimena (kedua kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi (ketiga kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae (keempat kanan), Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyoto (ketiga kanan), Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasaei Dewi (kedua kanan) dan Anggota Dewan Komisioner Ex Officio Kementerian Keuangan Suahasil Nazara (kanan) usai Pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (20/7/2022)

BPK Temukan Imbalan Prestasi sebesar Rp 759,6 M Tak Sesuai Kinerja Anggota Dewan Komisioner OJK

15 Juli 2025 17:47 WIB

Hukum
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat (Foto: Dok MI/Ant/Istimewa)

Dana Hibah Kantor OJK Papua dan Papua Barat senilai Rp 2,5 T jadi Temuan BPK

13 Juli 2025 21:04 WIB

Hukum
Ilutrasi - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Dok MI/Istimewa)

OJK Kekurangan Setoran ke Kas Negara sebesar Rp20,8 M, BPK Bongkar Masalahnya

11 Juli 2025 16:57 WIB

Hukum
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Dok MI/Istimewa)

BPK Temukan Penetapan Kebijakan OJK Tanpa Pendelegasian Wewenang: Dewan Komisioner hingga Deputi Lalai!

9 Juli 2025 16:04 WIB