Suparji Ahmad : LHKPN Menjadi Deteksi Dini Tentang Penyimpangan Kasus Suap Ditjen Pajak

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 31 Maret 2021 15:28 WIB
  Monitorindonesia.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad mengatakan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi deteksi dini tentang penyimpangan kasus suap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. "Kalo di level pejabat kan ada LHKPN. lagian juga penting untuk diperbaiki, jangan sampai LHKPN itu akan diketahui orang ketika sudah terjadi kasus," ujar Suparji saat dihubungi Monitorindonesia.com pada Rabu (31/03/21). Sambung Suparji, menjadi bahan untuk mendalami, rekeningnya bagaimana dengan pendapatannya seperti apa, dan tinggal menghitung gajinya berapa? asetnya berapa? itu kan sudah menjadi model pembuktian. "Prinsipnya kan siapa yang bisa diperiksa yang memiliki kategori sebagai saksi, kategori sebagai saksi adalah orang yang melihat, mengalami, dan mendengar secara langsung atas dugaan tindak pidana," tutur Suparji. Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Junaidi Auly mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan segera mengusut secara tuntas kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. “Dugaan kasus ini harus diusut secara tuntas, sangat disayangkan ada suap pajak disaat realisasi penerimaan negara sedang anjlok,” ujar Junaidi, Kamis (04/03/2021). Terakhir, KPK menggeledah kantor pusat PT Gunung Madu Plantation (GMP) Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Kamis (25/3/2021). (Fanal Sagala)

Topik:

Lhkpn pajak

Berita Sebelumnya

Wakil Ketum KADIN Harap Indonesia Mampu Produksi Banyak Kendaraan Listrik

Berita Selanjutnya

BPK Segera Umumkan Hasil Audit Kerugian Negara di Kasus Asabri