PKS: Batalkan Rencana Pengenaan PPN Bahan Pokok

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 10 Juni 2021 12:00 WIB
Monitorindonesia.com- Pemerintah berencana akan menjadikan bahan pokok untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan bahwa rencana kebijakan ini sangat kontraproduktif dengan program pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi. "Rencana ini tentu sangat bertentangan dari semangat pemulihan ekonomi, kemarin Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pembelian mobil baru (PPnBM) dikurangi bahkan sampai 0%, sekarang kenapa bahan pokok mau dipajaki?" ujar Junaidi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/6/2021). Legislator Fraksi PKS ini meminta kepada pemerintah sesegera mungkin membatalkan pengenaan PPN bahan pokok, dampak dari penerapan PPN ini bukan saja membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, namun berpotensi dapat meningkatkan angka kemiskinan yang tahun kemarin mengalami lonjakan 0,97 poin menjadi 10,19%. Doktor Ilmu Pemerintahan ini mengingatkan kepada pemerintah jangan terus menambah beban kepada masyarakat, bahan pokok merupakan komoditas yang sangat penting untuk masyarakat. Anggota legislatif dapil Lampung ini kembali menegaskan bahwa seharusnya pemerintah aktif hadir pada kebutuhan publik terkait akses dan keterjangkauan harga bahan pokok, bukan justru hadir pada penambahan pajak bahan pokok. (daf)

Topik:

PKS: Batalkan Rencana Pengenaan PPN Bahan Pokok

Berita Sebelumnya

Wastra Khas Labuan Bajo, Dekranas dan Kemenkop Gelar Pelatihan

Berita Selanjutnya

Barang Sembako Mau Dikenakan PPN, Amin AK: Hambat Pemulihan Ekonomi