Barang Sembako Mau Dikenakan PPN, Amin AK: Hambat Pemulihan Ekonomi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 10 Juni 2021 12:49 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI  Amin AK menilai, rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok (sembako) sangat kontraproduktif dan menghambat pemulihan ekonomi rakyat yang sudah susah akibat pandemi Covid-19. "Di mana-mana kalau resesi itu, pajak dikurangi jadi sekecil mungkin. PPN atas Sembako maupun kenaikan PPn lainnya akan semakin membebani rakyat," kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/6/2021). Menurut Amin, rencana pemberlakuan PPN sembako sebesar 12 persen akan memperbesar pengeluaran masyarakat sehingga berdampak pada terpangkasnya tingkat kesejahteraan. "Naiknya harga karena dikenakan PPN akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada kesehatan, terutama anak-anak kalangan kelompok bawah akan kekurangan gizi," ujarnya. Selain membebani rakyat dari sisi konsumen, lanjut Amin, kebijakan tersebut memberatkan para pedagang terutama jutaan pedagang kecil karena kesulitan untuk menjual barang dagangannya akibat kenaikan harga jika PPN diberlakukan. Ia menegaskan, bagi perusahaan perdagangan maupun industri juga makin berat karena bisa dipastikan penjualan perusahaan akan turun. Merujuk data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) selama pandemi COVID-19, lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar turun. "Belum lagi sejumlah barang kebutuhan yang mengalami fluktuasi harga, dengan dikenakan PPN maka harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat otomatis akan semakin naik dan mahal untuk dijangkau," tuturnya. Menurut dia, kenaikan PPN terutama pemberlakuan PPN pada sembako, alih-alih meningkatkan perolehan pajak, justru menyebabkan pemulihan ekonomi akan semakin lambat. Pemerintah, kata Amin, seharusnya konsisten untuk memulihkan perekonomian, antara lain dengan memberikan lebih banyak insentif agar konsumsi atau belanja masyarakat menengah meningkat. Dia menilai kunci utama percepatan pemulihan ekonomi terletak pada tingkat konsumsi masyarakat. "Selain itu, belanja konsumsi ini juga bisa membantu bisnis para pelaku UMKM untuk kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19. Tapi ini, kebijakan pemerintah kok makin membingungkan. Pertumbuhan ekonomi ingin di atas 6 persen tapi faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu tingkat konsumsi masyarakat, kok malah direcoki dengan pajak," tegasnya. Menurut Amin, jika ingin ekonomi tumbuh rata-rata di atas 6 persen, konsumsi rumah tangga harus tumbuh di atas 5,3 persen. Jika kemudian sembako saja dipajaki, maka potensi konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi pada 2022 bisa ambyar. Amin melanjutkan, masyarakat selama ini banyak yang menahan belanja atau konsumsi dengan harapan pandemi sudah selesai tahun depan, kalau kemudian pemerintah menaikkan PPN, hal itu bisa menghambat peningkatan konsumi masyakarat. "Kenaikan PPN ini akan merembet kemana-mana termasuk kenaikan biaya untuk pariwisata dan traveling, serta konsumsi barang tahan lama seperti elektronik ataupun mobil dan rumah. Jelas ini kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi,' pungkas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (Ery)

Topik:

ppn sembako amin ak

Berita Sebelumnya

PKS: Batalkan Rencana Pengenaan PPN Bahan Pokok

Berita Selanjutnya

Kemenkop Terus Perkokoh Koperasi Pangan Modern

Berita Terkait

Ekonomi
Amin Ak (Dok. MI)

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

13 Agustus 2025 17:48 WIB

Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak: Penurunan Suku Bunga BI Perlu Didukung Stimulus Fiskal yang Lebih Berani

18 Juli 2025 12:46 WIB

Politik
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak

Minim Timbal Balik Bagi RI, Legislator PKS Amin Ak: Kesepakatan Dagang dengan AS Perlu Diikuti dengan Kehati-hatian

16 Juli 2025 14:27 WIB

Politik
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak

Amin Ak: Diplomasi Dagang Harus Utamakan Kedaulatan dan Kepastian Timbal Balik

10 Juli 2025 08:24 WIB

Politik
PT Telkom Indonesia

DPR RI Prihatin Seabrek Temuan BPK Terhadap PT Telkom

18 Juni 2025 14:11 WIB

Nasional
Amin Ak (Dok. MI)

Amin Ak: Hasil Penyelidikan, IMC Pelita Logistik tidak terkait Perusahaan Israel Milik Stef Wertheimer

12 Juni 2025 20:28 WIB