Dukung Produk Lokal, Kemendagri Komitmen Tak Akan Gunakan Produk Impor

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 17 Juni 2021 09:00 WIB
Monitorindonesia.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori memastikan realisasi e-Katalog Kemendagri menggunakan produk dalam negeri. “Kami melaporkan, Insya Allah di Kemendagri tidak memakai produk impor, kita akan memakai produk dalam negeri,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/6/2021). Katalog elektronik (e-Katalog) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia. Menurut dia, seiring dengan semangat untuk mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri, maka penyediaan barang/jasa dalam e-Katalog diarahkan pada penggunaan barang/jasa dalam negeri pula. “Menurut catatan kami, e-Katalog yang akan dan sedang diproses ini ada sekitar 83 paket dengan nilai total sekitar Rp175 miliar,” katanya. Hudori mengatakan penggunaan tersebut tidak hanya di internal Kemendagri, bahkan pemerintah daerah didorong agar pengadaan barang/jasa dalam e-Katalog mereka ikut menggunakan produk dalam negeri. Baca juga: Kemendagri segera lakukan penyederhanaan birokrasi tahap II Menurut dia, menggunakan barang/jasa dalam negeri merupakan wujud keberpihakan pemerintah atas produk dalam negeri. Hal itu, katanya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menggaungkan cinta produk Indonesia. Langkah ini diawali dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan barang/jasa dalam e-Katalog mereka. Penggunaan produksi dalam negeri diharapkan semakin meningkat dengan penyediaan barang/jasa dalam negeri lewat e-Katalog. Apalagi, kata dia, barang/jasa tersebut digunakan pemerintah yang diharapkan dapat menciptakan efek domino kecintaan masyarakat akan produk dalam negeri dan membangkitkan denyut ekonomi dalam negeri. (daf)

Topik:

Dukung Produk Lokal Kemendagri Komitmen Tak Akan Gunakan Produk Impor

Berita Sebelumnya

Terkait Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja 2020 BPJS Ketenagakerjaan, Ini  Usulan IHII 

Berita Selanjutnya

Komisi VI Pertanyakan Kinerja Sri Mulyani Perihal Garuda