Calon Anggota BPK Blucer Rajagukguk: Perlu Keseimbangan Calon Politisi, Praktisi dan Karir

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 11 Agustus 2021 13:54 WIB
Monitorindonesia.com - Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Blucer Welington Rajagukguk telah menjalani fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Komite IV DPD RI pada Selasa (10/8/2021). Fit and proper test oleh DPD dalam rangka penilaian pada kompetensi dan integritas calon untuk selanjutnya membuat daftar peringkat calon yang paling direkomendasikan kepada DPR untuk menjadi anggota BPK RI. Ada 16 calon anggota BPK RI yang lolos ke tahap uji kepatutan dan kelayakan. Blucer Welington Rajagukguk merupakan salah satu pejabat karir pegawai BPK yang lolos ke tahap fit and profer test. Dalam paparannya di DPD RI, Blucer akan meningkatkan kualitas dan penguatan aspek hukum dalam pemeriksaan keuangan Negara. Blucer menekankan pentingnya Pegawai BPK menduduki jabatan anggota BPK untuk membangun motivasi kerja dan keberlanjutan proses bisnis BPK. Hal itu untuk mencapai tujuan bernegara sesuai konstitusi diperlukan revitalisasi hubungan antara BPK RI dengan DPD RI, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan terhadap APBN di daerah. Menurut Blucer, kolaborasi yang efektif dan tidak berpikir sektoral antara BPK RI dengan DPD RI akan menguatkan prinsip Check and Balances yang sangat diperlukan dalam Negara yang berdasar Hukum (Rechstaat) dan berlandaskan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tujuan bernegara seperti yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Usai fit and profer test, Blucer mengatakan, impian dan harapan pegawai BPK sama sebagaimana seorang polisi ingin jadi jenderal, militer ingin jadi jenderal atau Pangdam dan bahkan Panglima. BPK kini memiliki hampir 7.000 pegawai yang sudah bekerja 10 tahun 20 tahun. Blucer yang sudah mengabdi di BPK selama 31 tahun, tentu punya mimpi dan harapan menjadi anggota BPK. "Tapi kita juga kan paham konstitusi undang-undang dasar sejak menyerahkan ini kepada DPR dengan pertimbangan DPD. Tentu kita serahkan ke bapak yang terhormat ini supaya ada keseimbangan antara politisi profesional ini kan boleh berkuasa di BPK tapi boleh juga internal dan profesional yang berkarir," katanya. Tata kelola sistem dan hubungan BPK dengan penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, KPK menjadi penting. Blucer mengakui, karena urusan dengan penegakan hukum tentu tidak dipublikasikan seperti hal-hal umum. Menutut Blucer, hampir semua kasus besar yang diusut oleh aparat penegakan hukum berasal dari BPK. BPK memiliki peran dalam beberapa kasus besar bisa dibuktikan dan bekerja dalam senyap. Ia yakin yang diinginkan masyarakat agar pengelola keuangan jadi lebih baik dan berkembang terus pertanggungjawaban jelas tidak hanya transparan dan akuntabel tapi juga bermanfaat. Blucer menyebut banyak aspek dalam pemeriksaan BPK tidak hanya akuntansi dan audit tapi hukum juga ada. "Kalau dikasih kesempatan tentunya dengan pengalaman 31 tahun saya akan perbaiki kualitas yang konkret itu seperti apa dan meningkatkan aspek hukum yang bermanfaat pada pemeriksaan seperti apa. Saya serahkan semua kepada yang memiliki kewenangan dan saya usaha saja," tandas Blucer. Berikut Profil Singkat Blucer Welington Rajagukguk: Nama : Dr. Blucer Welington Rajagukguk, S.E., Ak., M.Sc., S.H., M.H., CA., CPA., CSFA., CFrA., CFE Tempat/Tanggal Lahir : TG. Pinang, 20 Oktober 1968 NIP : 196810201989031008 Pangkat/Golongan: Pembina Utama /IV-E Pemeriksa BPK sejak tahun 1990 Pendidikan : Universitas Negeri Jakarta,  S3 - Doktor Ilmu Manajemen, Lulus Cumlaude - 15 Maret 2013 Universitas Kristen Indonesia, S2 – Magister hukum Lulus Cumlaude - Februari 2021 Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, S1 - Sarjana Hukum Lulus 08 April 2008 Syracuse University, New York, S2 - Master of Science in AccountingLulus Remark with Distinction - 27 Agustus 1999 Universitas Indonesia, S1 – Fakultas Ekonomi Lulus 9 November 1995 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, DIII Ajun Akuntan Lulus 10 Juli 1990 Jabatan 2019 s.d. sekarang - Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemerik saan Keuangan Negara 2018 - 2019 Auditor Utama Keuangan Negara III (Tortama 3) 2014 - 2018 Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan 2011 - 2014 Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2010 - 2011 Kepala Auditorat V.A Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Agama 2008 - 2009 Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.[red]  

Topik:

DPD Calon Anggota BPK Blucer