Akui Tertinggal dari Vietnam, Menteri ESDM Canangkan Tiga Proyek Besar PLTS

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 10 Agustus 2021 21:37 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memaparkan tiga program besar pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini kelak akan menjadi lokomotif peningkatan bauran energi bersih nasional. "Pemerintah memprioritaskan pengembangan energi surya karena biaya investasi semakin murah, waktu pelaksanaannya lebih cepat, dan kita memiliki sumber yang cukup banyak," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Selasa (10/8/2021). Tiga proyek adalah PLTS atap, PLTS skala besar, serta PLTS terapung. Kapasitas terpasang PLTS atap per Mei 2021 mencapai 31,32 megawatt dari 3.781 pelanggan yang tercatat oleh PLN. Ditetapkan target kapasitas terpasang PLTS atap sebesar 3,6 gigawatt pada 2030 dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah, bangunan dan fasilitas milik BUMN, industri, bisnis, serta rumah tangga. Kini Kementerian ESDM sedang merevisi regulasi PLTS atap yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 untuk memaksimalkan pemanfaatan energi surya baik rumah tangga maupun industri di Indonesia. Revisi peraturan yang memuat nilai keekonomian PLTS atap tersebut ditargetkan rampung tahun ini. "Kita ketinggalan dengan Vietnam yang sudah memanfaatkan PLTS roof top sampai 17 gigawatt, sementara kita masih ratusan megawatt," ujar dia, dikutip Antara. Pemerintah juga mendorong pengembangan PLTS skala besar di area bekas tambang dan lahan nonproduktif dengan target 5,34 gigawatt, dibarengi potensi penurunanan emisi karbon sebanyak 7,96 juta ton. Program PLTS skala besar tersebar merata di seluruh Indonesia mulai dari Sumatera berkapasitas 1.178 megawatt, Jawa-Bali 1.863 megawatt, Kalimantan 563 megawatt, Sulawesi 781 megawatt, Maluku 426 megawatt, Nusa Tenggara 389 megawatt, dan Papua 141 megawatt. Selanjutnya terkait program PLTS terapung yang terletak di waduk dan danau memiliki total potensi mencapai 28,20 gigawatt di 375 lokasi. Total potensi PLTS terapung di lokasi pembangkit listrik tenaga air sekitar 12,06 gigawatt yang tersebar di 28 lokasi. PLTS terapung berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 17,8 juta ton karbon dioksida. "Banyak sekali water resources yang bisa kita manfaatkan di negara ini, di waduk dan danau alam yang kita miliki," ucapnya. Pengembangan EBT skala besar dengan menggarap potensi 50 gigawatt juga dilakukan melalui Program Renewable Energy Based Industry Development (REBID). Ini dicanangkan melalui integrasi antara sisi pasokan dan sisi permintaan untuk menciptakan pertumbuhan industri, seperti pemanfaatan PLTS skala besar yang terintegrasi dengan kawasan industri yang dapat menciptakan sinergi antara pengembangan energi bersih dan wilayah ekonomi. "Ke depannya memang industri-industri ini pasti mewajibkan hasil produk industri yang memanfaatkan energi bersih. Untuk itu kita harus merespon tren ini ke depan sehingga industri industri kita produk-produknya bisa bersaing dengan pasar internasional," ujar Arifin.

Topik:

Ekonomi PLTS Kementerian ESDM

Berita Sebelumnya

138 Mal Dibuka, Pengunjung dan Pegawai Khusus yang Sudah Vaksin

Berita Selanjutnya

Calon Anggota BPK Blucer Rajagukguk: Perlu Keseimbangan Calon Politisi, Praktisi dan Karir

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB

Ekonomi
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti (Foto: Dok BPS)

Bantah Manipulasi, Kepala BPS Klarifikasi Data Pertumbuhan dan Garis Kemiskinan di DPR

27 Agustus 2025 10:31 WIB

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

Penyebab Perbankan Lambat Salurkan Kredit

21 Agustus 2025 08:23 WIB

Ekonomi
Pemerintah Diminta Tertibkan Aktivitas Tambang Ilegal (Foto: Ist)

Tambang Berkelanjutan Tak akan Terwujud Jika Tambang Ilegal Dibiarkan

23 Juli 2025 11:25 WIB

Ekonomi
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen (Foto: Instagram)

Indonesia-Uni Eropa Targetkan Teken IEU-CEPA September Ini

14 Juli 2025 08:49 WIB

Ekonomi
Anis Byarwati. (Dok.MI)

Tarif Resiprokal AS Berlaku 1 Agustus, DPR Minta Pemerintah Respons Strategis

8 Juli 2025 21:45 WIB