Pemerintah Salurkan BLT Desa untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 Agustus 2021 04:57 WIB
Balikpapan, Monitorindonesia.com - Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa, yang merupakan salah satu program perlindungan sosial dan bagian dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa wabah Covid-19 ini. “Diharapkan, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat miskin di tengah kebijakan pengetatan mobilitas,” kata Wakil Menteri (Wamen) Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Budi Arie Setiadi, dalam siaran pers dan dialog Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Balikpapan, Kamis (19/8/2021). Guna mempercepat penyaluran BLT desa, pemerintah melakukan pemetaan terhadap 75 ribu desa seluruh Indonesia, serta memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur pemberian BLT desa. Untuk BLT desa ini, setiap keluarga menerima Rp300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan selama 12 bulan. Syarat penerimanya yaitu keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak wabah covid. Kriteria keluarga miskin yang dimaksud adalah kehilangan mata pencaharian, belum terdata sebagai penerima bantuan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis, dan keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD atau APBN. “Jadi kepala desa kami harapkan dapat menyesuaikan jumlah KPM agar bantuan bisa disalurkan lebih cepat,” kata Wamen Budi Arie Setiadi. Wamen menambahkan, kebijakan BLT dana desa berperan sebagai jaring pengaman sosial, untuk menopang daya beli masyarakat agar perekonomian desa tetap produktif dan bergerak. Penyerapan BLT dana desa 2021 sejauh ini per 17 Agustus 2021 telah tersalurkan sebanyak 55 persen dari pagu sebesar Rp72 triliun. Penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin non program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai, yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis, belum terdata (exclusion error), serta keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD atau dari APBN. Pendataan dilakukan oleh kepala desa dan jumlah penerima manfaat dapat ditambah sebagai respon atas perkembangan kondisi ekonomi rakyat. Penambahan tersebut diputuskan atas dasar musyawarah desa,” ungkap Budi.

Topik:

Ekonomi BLT PEN BLT desa

Berita Sebelumnya

Menkominfo Klaim Akan Putus Akses Pinjol Ilegal

Berita Selanjutnya

Atasi Krisis Berlarut, Anis Matta Usulkan Konsep 'Geloranomics'

Berita Terkait

Ekonomi
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti (Foto: Dok BPS)

Bantah Manipulasi, Kepala BPS Klarifikasi Data Pertumbuhan dan Garis Kemiskinan di DPR

27 Agustus 2025 10:31 WIB

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

Penyebab Perbankan Lambat Salurkan Kredit

21 Agustus 2025 08:23 WIB

Ekonomi
Pemerintah Diminta Tertibkan Aktivitas Tambang Ilegal (Foto: Ist)

Tambang Berkelanjutan Tak akan Terwujud Jika Tambang Ilegal Dibiarkan

23 Juli 2025 11:25 WIB

Ekonomi
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen (Foto: Instagram)

Indonesia-Uni Eropa Targetkan Teken IEU-CEPA September Ini

14 Juli 2025 08:49 WIB

Ekonomi
Anis Byarwati. (Dok.MI)

Tarif Resiprokal AS Berlaku 1 Agustus, DPR Minta Pemerintah Respons Strategis

8 Juli 2025 21:45 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Foto: Dok MI)

DPR Soroti Anomali: Ekonomi Tumbuh, Tax Ratio RI Tak Bergerak Sejak 2005

30 Juni 2025 08:50 WIB