Tanpa Roadmap Ekonomi Hijau, Indonesia akan Dieksploitasi Investor Asing

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 27 Agustus 2021 11:15 WIB
Monitorindonesia.com - Gagasan green economi (ekonomi hijau) terus dilontarkan pemerintah. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan INDEF, Kamis (26/8/2021) Presiden Jokowi menyebut ekonomi hijau menjadi salah satu strategi besar ekonomi Indonesia, sehingga diharapkan ini juga menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi Indonesia di masa mendatang. Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta mengingatkan pentingnya pemerintah untuk segera membuat roadmap ekonomi hijau dengan tetap berorientasi kepada hadirnya kemandirian ekonomi Indonesia. Menurutnya wacana pengembangan ekonomi hijau tanpa adanya roadmap yang jelas akan membuat Indonesia mudah dieksploitasi oleh investor asing. "Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan perizinan dan investasi, jika tidak hati-hati pelaksanaannya akan membuka ruang bagi pihak asing mengeruk alam Indonesia," ujar Sukamta, Jumat (27/8/2021). Apalagi saat ini dunia sedang gencar kembangkan industri berbasis energi hijau. Indonesia yang punya cadangan nikel terbesar dunia, juga kaya dengan kobalt, mangan dan lithium pasti diincar perusahaan elektronik asing. "Jika pemerintah hanya mengejar investasi asing tanpa upaya memandirikan ekonomi, sama aja hancur. Dulu asing menyedot minyak dan batubara Indonesia, sekarang yang disedot nikel sebagai bahan baku utama baterai listrik," jelasnya. Menurut Anggota Badan Anggaran DPR ini, jika kedepan tambang-tambang sudah habis, hutan hutan sudah digunduli semua, sementara industri dalam negeri tidak produktif dan pertanian hancur karena impor, ekonomi Indonesia akan runtuh, tidak ada lagi sumber-sumber pendapatan. Oleh sebab itu, Sukamta meminta agar pemerintah menerbitkan regulasi terkait pengembangan ekonomi hijau yang bisa menutup kekurangan UU Cipta Kerja yang lemah dari sisi perlindungan terhadap linkungan, tenaga kerja juga usaha kecil. "Ada celah-celah dalam UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan semangat ekonomi hijau. Ini berbahanya jika tidak disikapi dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap lingkungan, tenaga kerja dan usaha kecil. Jangan sampai kita jualan tenaga kerja murah, sekedar untuk menarik investor asing," tambahnya. Menurut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini selain roadmap dan regulasi, dalam pengembangan ekonomi hijau juga mensyaratkan pentingnya penyiapan SDM. "Beberapa waktu ini banyak TKA China yang masuk Indonesia, alasan pemerintah karena beberapa posisi dalam perusahaan belum bisa diisi tenaga kerja Indonesia karena alasan kurangnya kompetensi. Buruh Indonesia kebagian kerja-kerja kasar, ini kan sangat ironis. Semestinya pemerintah punya orientasi yang kuat untuk meningkat kualitas SDM Indonesia. Jadi hal penting dalam pengembangan ekonomi hijau ini harus ada perencanaan yang baik dan konsisten," tandas Sukamta.[man]

Topik:

PKS Sukamta Roadmap Ekonomi Hijau eksploitasi Investor Asing Ekonomi Hijau

Berita Sebelumnya

Anies Rombak Direksi PT Jakpro Setelah Ada Rencana Lanjutkan Formula E

Berita Selanjutnya

Mantap! Satgas BLBI Sita Aset Fisik PT Lippo Karawaci Sekitar Rp 5 Triliun

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

9 Oktober 2025 10:55 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

8 Oktober 2025 09:44 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta (Foto: Dok MI)

Waka Komisi I DPR Kecam Keras Israel Cegat dan Tangkap Aktivis Internasional Global Sumud Flotilla

2 Oktober 2025 20:45 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta PhD (Foto: Dok MI)

DPR Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

25 September 2025 07:51 WIB

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB