Meresahkan, OJK dan Polri Didesak Ungkap Pinjol Ilegal

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 8 September 2021 04:00 WIB
Monitorindonesia.com - Keberadaan pinjaman online (pinjol) ilegal belakangan kian menjamur dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  bersama aparat Kepolisian untuk segera mengungkap keberadaan pinjol ilegal tersebut. Hal itu ditegaskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (7/9/2021). Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menutup laman pinjol di internet, guna meredam keresahan dan kekhawatiran masyarakat tentang keberadaan pinjol ilegal yang kian marak tersebut. "Jika terbukti perusahaan penyedia pinjol ilegal tidak memiliki izin dari OJK maka dapat diberi tindakan tegas sesuai hukum positif yang berlaku," tegas Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo. Bamaoet juga mengingatkan masyarakat luas sebelum melakukan pinjamam hendaknya mencari informasi keberadaan pinjol yang sudah mendapat izin dari OJK. Hal itu agar tidak mudah tergiur dengan segala bentuk tawaran kemudahan pinjaman yang nantinya akan menimbulkan kerugian. "Saya minta OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pinjol baik legal maupun ilegal, mulai dari ciri umum hingga resiko jika menggunakan pinjol ilegal, agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih layanan pinjol," tuturnya. Politisi Golkar itu juga meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mendapati, mengetahui ataupun menjadi korban pinjol ilegal. Dengan adanya laporan tersebut aparat dapat segera menindak tegas penyedia pinjol ilegal tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku. "OJK harua menggencarkan sosialisasi terkait layanan pengaduan online kepada masyarakat, sehingga melalui layanan pengaduan tersebut masyarakat dapat melapor atau mengadu apabila menjadi korban pinjol ilegal," tandas Bamsoet.[Lin]    

Topik:

OJK Bamsoet MPR RI pinjol ilegal

Berita Sebelumnya

Lalai Melindungi Apalagi Salahgunakan Data Konsumen, Pelaku Usaha Bisa Dipidana

Berita Selanjutnya

Skema LCS pada Transaksi Bilateral RI-China Terobosan Positif

Berita Terkait

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Dok MI)

OJK: Dana Masyarakat Rp6,1 Triliun Raib Akibat Scam

11 Oktober 2025 13:18 WIB

Ekonomi
PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life) (Foto: Ist)

Influencer Titan Tyra jadi Korban Kasus WanaArtha Life, Ini Awal Mula Permasalahan

9 Oktober 2025 15:43 WIB

Ekonomi
Penandatanganan addendum BAST peralihan tugas pengawasan derivatif keuangan dari Bappebti ke OJK (Foto: Dok OJK)

Resmi, OJK Ambil Alih Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek dari Bappebti

7 Oktober 2025 12:17 WIB

Ekonomi
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, OJK memastikan bahwa BNI telah melakukan pemulihan dana ke rekening nasabah kembali seperti semula. (Foto: Istimewa)

Mantap! BNI Pulihkan Dana Nasabah yang Dibobol senilai Rp 204 M

2 Oktober 2025 13:45 WIB

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Dok MI)

Deretan 4 Bank Bangkrut di 2025, Ini Catatan OJK

1 Oktober 2025 10:08 WIB

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB