Pemerintah Anggarkan Dana PEN 2022 sebesar Rp 414 Triliun

Monitorindonesia.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp 414 triliun. Anggaran tersebut turun 44,41% dari anggaran PEN 2021 yang sebesar Rp 744,77 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PEN di tahun depan diarahkan untuk tetap mendukung penanganan pandemi di bidang kesehatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha terus bangkit di masa pemulihan ekonomi nasional. “Untuk 2022 pemerintah tetap melakukan PC-PEN sebesar Rp 414 triliun yang terdiri dari area kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani di Kongres AAIPI Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (23/11/2021). Sri Mulyani menjelaskan, fokus dari program PEN tahun depan meliputi bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun. Sebagaimana diketahui, Dalam APBN 2022, pemerintah mematok belanja negara mencapai Rp 2.714,2 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 769,6 triliun. Anggaran bidang kesehatan Rp 117,9 triliun akan memiliki beberapa cakupan pemanfaatan yakni testing, tracing dan treatment, perawatan pasien covid-19 dengan cost sharing dari BPJS. Kemudian, obat covid-19, insentif nakes pusat dan daerah, vaksinasi, pengadaan vaksin pemerintah dan vaksin mandiri, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah dan antisipasi kesehatan lainnya. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tetap bersiap menghadapi hal-hal yang tidak dinginkan. Vaksinasi, testing, tracing dan treatment masih penting. "Tahun ini belanja paling besar untuk membayar pasien di RS yang mencapai hampir mendekati Rp 100 triliun," jelasnya. Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp154,8 triliun masih akan disesuaikan seiring perkembangan penanganan Covid-19 dan meliputi PKH untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT Desa, serta antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya. Anggaran penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp141,4 triliun terdiri atas program kegiatanbterkait infrastruktur konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, investasi pemerintah, insentif perpajakan serta dukungan UMKM, korporasi dan BUMN.