Penyerapan Rendah, Mendagri Desak Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD 2021
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/qm83HmrPQy3Utzf9SSKYUb2Q38qQ5ztwWXIBX93T.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
23 November 2021 09:23 WIB
![Penyerapan Rendah, Mendagri Desak Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD 2021](https://monitorindonesia.com/2021/04/IMG-20210413-WA0062-1.jpg)
Monitorindonesia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Mendagri juga meminta gubernur agar menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah.
“Untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan. Rapat Koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing. Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing,” ungkapnya,” kata Mendagri melalui keterangan pers, Selasa (23/11/2021).
Urgensinya, Mendagri menguraikan, belanja daerah akan mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat yang dampaknya daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga menjadi meningkat.
Di sisi lain, belanja pemerintah daerah dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
Percepatan realisasi belanja itu berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh 5 persen pada akhir 2021, katanya.
Mendagri juga mengatkan bahwa percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo. Sama halnya dengan APBN, realisasi belanja APBD berperan mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Karena kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun rupiah anggaran dari pemerintah pusat ditransfer ke daerah, dan daerah memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Mendagri.
Data dari Kementerian Keuangan menyebut hingga 12 November 2021 Pemprov Gorontalo menjadi yang terbaik dalam hal realisasi anggaran, yakni 74,88 persen.
Setelah Gorontalo, ada Kalimantan Selatan sebesar 73,56 persen, Banten 73,39 persen, Jawa Tengah 73,22 persen dan Lampung 73,06 persen.
Sementara untuk realisasi pendapatan, Pemprov Gorontalo 88,48 persen di bawah dari Sumatera Barat 88,97 persen.
Berikutnya ada Riau, Bali dan DI Yogyakarta masing masing 87,74 persen, 86,60 persen dan 86,49 persen.
Sedangkan menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada 19 November 2021, rata-rata persentase realisasi belanja APBD TA 2021 sebesar 65,12 persen, sedangkan rata-rata persentase realisasi belanja APBD kabupaten sebesar 61,15 persen dan kota 59,08 persen.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Mendagri Sebut Sudah Ada 30 ASN yang Mengundurkan Diri untuk Maju di Pilkada 2024 Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menteri-dalam-negeri-mendagri-tito-karnavian-foto-midhanis.webp)
Mendagri Sebut Sudah Ada 30 ASN yang Mengundurkan Diri untuk Maju di Pilkada 2024
26 Juli 2024 20:28 WIB
Politik
![Kemendagri Bolehkan ASN Ikut Kampanye! Pengamat: Celah Politik Praktis! La Ode Muhammad Didin Alkindi (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/didin-alkindi.webp)
Kemendagri Bolehkan ASN Ikut Kampanye! Pengamat: Celah Politik Praktis!
14 Juli 2024 15:45 WIB
Politik
![Mendagri Pastikan Tak Ada Ampun Bagi ASN yang Melanggar Netralitas di Pilkada Serentak 2024 Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menteri-dalam-negeri-mendagri-tito-karnavian-foto-midhanis.webp)
Mendagri Pastikan Tak Ada Ampun Bagi ASN yang Melanggar Netralitas di Pilkada Serentak 2024
9 Juli 2024 22:00 WIB
Politik
![Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pks-mardani-ali-sera-foto-midhanis-2.webp)
Buntut Dipecatnya Hasyim, Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP, KPU dan Kemendagri
4 Juli 2024 13:37 WIB
Berita Utama
![Penyelundupan 198 Ekor Burung Ilegal Berhasil Digagalkan, Barantin Minta Pemda Berikan Edukasi ke Masyarakat Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean (kiri). (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/barantin.webp)
Penyelundupan 198 Ekor Burung Ilegal Berhasil Digagalkan, Barantin Minta Pemda Berikan Edukasi ke Masyarakat
28 Juni 2024 11:31 WIB