Tentang Minyak Goreng, Fahira Idris: Perlu Ada Solusi Jangka Panjang 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 Januari 2022 17:56 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota DPD RI Fahira Idris mengapresiasi aksi pemerintah menerapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yakni Rp 14.000 per liter saat melonjaknya harga beberapa bulan terakhir. Namun langkah strategis itu bukan solusi jangka panjang untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan. “Saya apresiasi kebijakan satu harga ini. Masyarakat sangat terbantu. Tetapi juga harus dipikirkan solusi komprehensif jangka panjang. Salah satunya mendorong lahirnya lebih banyak pelaku industri minyak goreng, terutama pelaku usaha lokal dengan skala menengah kecil. Semakin banyak pelaku usaha di industri, semakin baik untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaannya,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sabtu (22/1/2022). Fahira mengungkapkan, langkah konkret yang bisa dilakukan Pemerintah saat ini adalah menginventarisasi berbagai regulasi, aturan, dan kebijakan yang menghambat pelaku usaha baru agar tidak didominasi produsen besar saja. Dia harapkan segera lahir kebijakan yang mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha atau produsennya. Menurut Fahira, persoalan harga komoditas ini memang cukup kompleks karena tidak bisa dilepaskan dari situasi global. Penyebab kenaikan harga banyak dipengaruhi harga internasional CPO yang juga naik akibat distribusinya terganggu pandemi. Selain itu, krisis energi yang terjadi di beberapa negara besar yang menyebabkan konsumsinya meningkat juga ikut mempengaruhi kenaikan harga. “Namun kita juga tahu, Indonesia salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia sehingga pasokan minyak sawit di kita selalu melimpah. Artinya kita sudah punya pondasi kuat, tinggal bagaimana aturan yang menghambat atau membatasi lahirnya para pelaku usaha baru di industri minyak goreng ini direlaksasi. Semakin banyak produsen semakin baik untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan minyak goreng yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat,” pungkas Fahira Idris yang juga Anggota Komite II DPD RI yang membidangi soal perindustrian dan perdagangan. Sebagai informasi, di tengah mahalnya minyak goreng, pemerintah sudah mengucurkan subsidi dengan membuat program satu harga Rp14.000 per liter. (Tar)

Topik:

fahira idris Operasi Minyak Goreng minyak goreng

Berita Sebelumnya

Operasi Rasaka Chartenz 2022, Polri Beri Pelatihan Beternak untuk Warga Papua

Berita Selanjutnya

Ika Ikopin Desak MPR Besarkan Perkoperasian di Tanah Air

Berita Terkait

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Airlangga Hartarto (Foto: Kolase MI/Aswan)

Hakim Tergelincir Uang Migor Rp 60 M: Pintu Masuk Kejagung Garap Airlangga!

14 April 2025 14:49 WIB

Hukum
7 tersangka suap pada penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Kolase MI/Aswan)

Peran 7 Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakawa Korupsi CPO

14 April 2025 12:40 WIB

Hukum
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjalan memasuki ruangan saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Dok MI/An)

Monitor Dugaan Korupsi Minyak Goreng Seret Airlangga Hartarto

5 Februari 2025 17:33 WIB