Anggota DPR Dukung Penuh KPPU Bongkar Praktik Predatory Pricing Sejumlah E-commerce

Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mendukung penuh langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan membongkar praktik predatory pricing yang diduga kuat dilakukan oleh sejumlah perusahaan e-commerce di Indonesia. Darmadi beralasan, dukungan harus diberikan agar KPPU lebih berani dan tegas dalam membongkar praktik perdagangan digital ini. "Praktik predatory ini merusak dan membunuh pasar rakyat dan UMKM kita. Saya kira DPR harus membackup penuh upaya KPPU membongkar praktik predatory pricing. Dampaknya sangat mengerikan bagi keberlangsungan usaha rakyat kita," tegas politikus PDIP itu kepada wartawan, Rabu (6/4/2022). Lanjut Darmadi mengungkapkan, selama ini praktik usaha mereka menjual rugi atau jauh di bawah harga pasaran terhadap berbagai produk di market place mereka. Darmadi meyakini KPPU mampu untuk membongkar praktik praktik predatory pricing yang dilakukan sejumlah e-commerce. Apalagi KPPU sudah punya pengalaman ketika mengusut dan emperkarakan praktik predatory pricing yang dilakukan perusahaan semen asal China, sehingga membuat perusahaan semen dalam negeri merugi. “Saya minta harus betul-betul diinvestigasi. Ini juga Big Giant, raksasa semua. Tidak main-main. Saya tidak yakin KPPU sampai kalah dengan berbagai alasan yang dikemukakan mereka, berarti KPPU ini betul-betul mandul. Jangan sampai KPPU masuk angin," tandasnya. Lanjut Darmadi menyarankan agar ada konsolidasi regulasi yakni penyatuan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab kedua undang-undang ini menurutnya, masih bersifat liberal alias pro pasar. Menurutnya lagi, predatory pricing bertujuan menaikkan valuasi keuangan mereka, sehingga terlihat mencetak penjualan tinggi padahal sebenarnya mereka merugi. “Disatukan seperti banyak negara (regulasinya). Kalau tidak ya se tengah-setengah. Kalau mau langkah ke depan, kita satukan saja. Ini penting dilakukan agar kekuatan pasar bebas (liberal) bisa kita cegah bahkan kita gebuk balik," tegasnya. (La Aswan)