Banggar DPR Setujui APBN Tahun 2022 Sebesar 3.106 Triliun

Syamsul

Diperbarui 19 Mei 2022 19:43 WIB

Banggar DPR Setujui APBN Tahun 2022 Sebesar 3.106 Triliun

Jakarta, MI - Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022. Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun. "Perubahan berkonsekuensi pada perubahan pos belanja secara keseluruhan, usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp3.106 triliun," kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (19/5). Menurut Said, perubahan postur APBN ini karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia. Sehingga subsidi energi makin membengkak. "Naiknya harga minyak mentah membuat subsidi harus ditambah menjadi Rp74,9 triliun dengan rincian, subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp71,8 triliun, dan subsidi listrik Rp3,1 triliun," ujarnya. Perubahan yang terjadi antara lain Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya adalah US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel. "Pendapatan negara berubah dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Belanja negara berubah dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun. Di sisi lain, kata Said Abdullah, alokasi perlindungan sosial juga naik, sehingga pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun. Dengan demikian, lanjut Ketua DPP PDIP itu belanja pendidikan yang dicanangkan 20 persen dari total APBN naik pada kisaran Rp23,9 triliun. "Penambahan beberapa pos belanja di atas juga berkonsekuensi menyerap tambahan pengurangan SAL sebesar Rp50 triliun," ungkapnya. Namun demikian, lanjut Said, penambahan belanja negara itu juga dibarengi dengan kenaikan pendapatan negara. Pendapatan negara diperkirakan naik Pemerintah memperkirakan, pendapatan negara naik menjadi Rp 2.266 triliun dari postur awal Rp1.846 triliun, atau naik sekitar Rp 420 triliun. Naiknya pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batu bara. Dengan perubahan komposisi anggaran, defisit anggaran sepanjang tahun 2022 diperkirakan akan rendah, dari 4,89 persen dari PDB menjadi 4,3-4,5 persen dari PDB. "Lebih rendahnya perencanaan defisit akan semakin mempermudah pemerintah soft landing ke posisi (defisit) di bawah 3 persen pada tahun 2023," pungkasnya. (La Aswan)

Topik:

APBN

Banggar DPR Setujui APBN Tahun 2022 Sebesar 3.106 Triliun

Berita Sebelumnya

Neraca Perdagangan Surplus, Anggota Banggar DPR: Sinyal Ekonomi RI Kuat

Berita Selanjutnya

Dampak Naiknya Subdisi Energi, Banggar DPR Setujui APBN 2022 Jadi Rp3.106 Triliun

Berita Terkait

Ahmad Labib Minta APBN Fokus pada Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan

Purbaya Yudhi Sadewa: Pemerintah Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Perbesar Utang

Sri Mulyani Pastikan Pajak Tak Naik di 2026

Ahok Sentil Kemenkeu: Kalau Cuma Naikkan Pajak, Itu Tugas Kasir

Kenaikan Pajak di Daerah: Sinyal Krisis Fiskal dan Risiko Gejolak Sosial

Aturan Baru Efisiensi Anggaran Terbit, Apa Saja yang Dipangkas?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K