Sri Mulyani Minta Daerah Tiru Pemerintah Pusat Jaga Stabilitas Anggaran
![wisnu](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
wisnu
Diperbarui
7 Juni 2022 18:15 WIB
![Sri Mulyani Minta Daerah Tiru Pemerintah Pusat Jaga Stabilitas Anggaran](https://monitorindonesia.com/2021/06/Raker-Menkeu-dengan-Komisi-XI-4.jpg)
Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta daerah bisa lebih mampu menjaga stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasalnya, menurut Sri Mulyani, setiap kali Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi atau diubah sedikit oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah cenderung tak bisa bergerak leluasa.
"Ini yang kami sebetulnya minta supaya daerah juga semakin memiliki shock absorber," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa (7/6).
Karena itu, Sri Mulyani menilai daerah membutuhkan pengelola keuangan yang mampu menjaga APBD saat menghadapi tekanan layaknya pemerintah pusat.
Seperrti pandemi Covid-19 melanda, APBN telah berhasil menjadi shock absorber melalui pelebaran defisit di tengah lonjakan harga komoditas dan penurunan penerimaan pajak.
Karena terdapat pelebaran defisit di atas tiga persen, Menkeu menuturkan pembiayaan pun dilakukan agar APBN tetap bisa menahan tekanan yang terjadi.
Maka dari itu saat ini Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) diterbitkan agar pemerintah daerah bisa memanfaatkan pembiayaan kreatif maupun pendanaan terintegrasi.
"Ini tujuannya supaya daerah itu tidak selalu saat pemerintah pusat menggelontorkan dana yang banyak, duitnya justru tertahan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau kalau saat dananya diambil, pemerintah daerah tidak langsung lumpuh," tuturnya.
Dengan demikian, Sri Mulyani berharap kapasitas dari pengelolaan keuangan daerah bisa terus ditingkatkan. UU HKPD juga diharapkan semakin bisa meningkatkan kemampuan daerah dalam menciptakan kualitas belanja.
"Belanja negara dan belanja daerah itu fungsinya luar biasa penting untuk menciptakan perbaikan, terutama dari kualitas sumber daya manusia kita," tegas Menkeu.
Berita Sebelumnya
Berita Terkait
Hukum
![Daftar 21 Nama Dicegah KPK ke Luar Negeri terkait Korupsi Dana Hibah APBD Jatim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-ri-13.webp)
Daftar 21 Nama Dicegah KPK ke Luar Negeri terkait Korupsi Dana Hibah APBD Jatim
5 jam yang lalu
Metropolitan
![Fraksi PDIP Soroti Alokasi Anggaran Perubahan APBD DKI Turun, Apa Kata Heru Budi? Suasana Dewan protes dalam Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta bahas APBD DKI Perubahan 2023 terjadi protes dari Sunggul Sirait dari Fraksi DPRD DKI Jakarta (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/suasana-dewan-protes-dalam-ruang-rapat-paripurna-dprd-dki-jakarta-bahas-apbd-dki-perubahan-2023-terjadi-protes-dari-sunggul-sirait-dari-fraksi-dprd-dki-jakarta.webp)
Fraksi PDIP Soroti Alokasi Anggaran Perubahan APBD DKI Turun, Apa Kata Heru Budi?
29 Juli 2024 20:35 WIB
Metropolitan
![Realisasi Pendapatan DKI Jakarta Capai Rp71,07 Triliun Tahun Anggaran 2023 Jalan MH Thamrin - Sudirman, Jakarta (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jalan-mh-thamrin.jpg)
Realisasi Pendapatan DKI Jakarta Capai Rp71,07 Triliun Tahun Anggaran 2023
29 Juli 2024 20:33 WIB
Hukum
![Sunarso Berpotensi jadi Menkeu! Kejati DKI Ungkap Perkembangan Kasus Kredit Linkadata Citra Mandiri Rugikan BRI Rp120 Miliar Bank BRI (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kasus-kredit-linkadata-rugikan-bank-bri-rp120-miliar.webp)
Sunarso Berpotensi jadi Menkeu! Kejati DKI Ungkap Perkembangan Kasus Kredit Linkadata Citra Mandiri Rugikan BRI Rp120 Miliar
26 Juli 2024 20:38 WIB
Politik
![Rahmat Bagja Minta Jajaran Bawaslu Daerah Kompak Bersinergi di Pilkada 2024 Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bagja-1.webp)
Rahmat Bagja Minta Jajaran Bawaslu Daerah Kompak Bersinergi di Pilkada 2024
26 Juli 2024 12:09 WIB
Ekonomi
![Menkeu SMI Angkat Hadiyanto sebagai Komut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menteri-keuangan-sri-mulyani-indrawati-foto-ist.webp)
Menkeu SMI Angkat Hadiyanto sebagai Komut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
20 Juli 2024 19:25 WIB