Sri Mulyani Minta Daerah Tiru Pemerintah Pusat Jaga Stabilitas Anggaran

wisnu
wisnu
Diperbarui 7 Juni 2022 18:15 WIB
Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta daerah bisa lebih mampu menjaga stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, menurut Sri Mulyani, setiap kali Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangi atau diubah sedikit oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah cenderung tak bisa bergerak leluasa. "Ini yang kami sebetulnya minta supaya daerah juga semakin memiliki shock absorber," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa (7/6). Karena itu, Sri Mulyani menilai daerah membutuhkan pengelola keuangan yang mampu menjaga APBD saat menghadapi tekanan layaknya pemerintah pusat. Seperrti pandemi Covid-19 melanda, APBN telah berhasil menjadi shock absorber melalui pelebaran defisit di tengah lonjakan harga komoditas dan penurunan penerimaan pajak. Karena terdapat pelebaran defisit di atas tiga persen, Menkeu menuturkan pembiayaan pun dilakukan agar APBN tetap bisa menahan tekanan yang terjadi. Maka dari itu saat ini Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) diterbitkan agar pemerintah daerah bisa memanfaatkan pembiayaan kreatif maupun pendanaan terintegrasi. "Ini tujuannya supaya daerah itu tidak selalu saat pemerintah pusat menggelontorkan dana yang banyak, duitnya justru tertahan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau kalau saat dananya diambil, pemerintah daerah tidak langsung lumpuh," tuturnya. Dengan demikian, Sri Mulyani berharap kapasitas dari pengelolaan keuangan daerah bisa terus ditingkatkan. UU HKPD juga diharapkan semakin bisa meningkatkan kemampuan daerah dalam menciptakan kualitas belanja. "Belanja negara dan belanja daerah itu fungsinya luar biasa penting untuk menciptakan perbaikan, terutama dari kualitas sumber daya manusia kita," tegas Menkeu.

Topik:

Sri Mulyani Menkeu APBN APBD Daerah

Berita Sebelumnya

Sinar Mas Penghargaan Tertinggi Sustainable Business Award 2022

Berita Selanjutnya

Menlu Retno: Perdagangan Indonesia-Arab Saudi Meningkat Meski Dilanda Pandemi

Berita Terkait

Nasional
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib (Foto: Rizal Siregar)

Ahmad Labib Minta APBN Fokus pada Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan

24 September 2025 16:09 WIB

Nasional
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Siap Bantu Menkeu Optimalkan Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak

24 September 2025 15:29 WIB

Ekonomi
Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa: Pemerintah Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Perbesar Utang

23 September 2025 12:07 WIB

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

Menkeu Purbaya Sebut Gugatan Tutut Soeharto ke PTUN Sudah Dicabut, Sama-sama Kirim Salam!

19 September 2025 00:27 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (Foto. Rizal Siregar)

Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Misbakhun: Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Terjaga

18 September 2025 14:59 WIB

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

Kenapa dan Terkait Apa Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN Jakarta?

18 September 2025 00:08 WIB