Petani Sawit Riau Disuntik Pemerintah Pusat Rp330 Miliar Dana Peremajaan

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 19 Juli 2022 22:09 WIB
Indragiri Hulu, MI - Sepuluh daerah di Riau akan mendapat Program Peremajaan Sawit (PSR) dari pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total anggaran Rp330 miliar. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Zulfadli melalui ketengan persnya mengatakan, dana tersebut dialokasikan untuk biaya peremajaan kebun sawit seluas 11.000 hektare di tahun 2022. Untuk satu hektare petani mendapatkan bantuan dana peremajaan Rp30 juta. Tujuannya untuk peningkatan produksi kelapa sawit di Riau. "Tahun ini Riau mendapat bantuan program peremajaan seluas 11.000 hektare. Anggarannya Rp30 juta per hektare," ujar Zulfadli. Menurutnya, bantuan pemerintah pusat ini akan di salurkan ke semua kabupaten/kota di Riau sesuai dengan proporsi kebutuhan dan usulannya di tahun sebelumnya. Perinciannya sebagai berikut: Pelalawan 3.000 hektare, Rohil 2.000 hektare, Kampar 1.500 hektare, Siak 1.000 hektare, Rohul 1.000 hektare, Kuansing 500 hektare, Inhil 500 hektare, Bengkalis 500 hektare, Indragiri Hulu 500 hektare, dan Dumai 500 hektare. Dijelaskan bahwa pengajuan sebelumnya adalah 14. 831 hektare, tapi yang direalisir hanya 11 ribu hektare. Jika program peremajaan itu berjalan baik, maka Riau kian eksis di sektor pertanian kebun sawit ke depan. Kapan dan bagaimana sistem pendistribusian bantuan bagi petani itu? Plt Kadis Pertanian Indragiri Hulu Bonayus Fariza yang dihubungi pada Selasa (19/7), belum bisa dimintai keterangan karena ada rapat dinas. "Kami lagi rapat, Pak," ujarnya. Parmin (53), petani sawit di Desa Bukit Meranti mengharapkan bantuan dana untuk peremajaan kebun itu agar penyalurannya tepat sasaran. "Harus tepat kepada yang membutuhkannya. Jangan sampai ada yang menerima justru tidak lazim, seperti yang sudah lewat," pesan Parmin. (Paruntungan)

Topik:

Petani sawit BPDPKS pemprov riau pemkab inhu dana peremajaan sawit

Berita Sebelumnya

Tarif Masuk Pulau Komodo Rp3,75 Juta Mulai Agustus

Berita Selanjutnya

Lebih Irit, Mobil Listrik Isi Daya Rp70 Ribu Bisa Tempuh 300 Km

Berita Terkait

Investigasi
Ilustrasi - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bongkar Dugaan Korupsi Dana Subsidi Sawit BPDPKS Rp179 T: Kejagung Bidik Wilmar Cs!

11 September 2025 01:18 WIB

Hukum
Sejak tahun 2023, Kejagung meluncurkan penyidikan kasus tindak pidana korupsi terhadap lembaga dana kelapa sawit negara arau BPDPKS, yang mengawasi pengumpulan dan distribusi pajak ekspor komoditas tersebut. Pengusutan tersebut meliputi periode waktu dari 2015 hingga 2022. Hingga saat ini belum jelas siapa tersangkanya (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Kejagung 'Amnesia' Penyidikan Korupsi BPDPKS? DPR Sudah Koar-koar Nih!

2 Agustus 2025 03:14 WIB

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB

Hukum
Dirdik Jampidsus Kejagung, Kuntadi dan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (Foto: Dok MI/Aswan)

Kejagung Didesak Segera Tetapkan Tersangka Korupsi BPDPKS Seret Anak Usaha Wilmar Cs

18 April 2025 19:04 WIB

Nasional
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Pengelolaan Dana Triliunan Rupiah di BPDPKS Jadi Sorotan

13 April 2025 16:28 WIB

Hukum
Kelapa Sawit (Foto: Istimewa)

Deret Petinggi Perusahaan Sawit yang Telah Diperiksa Kejagung di Korupsi BPDPKS

8 April 2025 13:44 WIB