5 Alasan Dibalik Pembuatan RUU P2SK

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 15 Januari 2023 16:43 WIB
Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan lima (5) alasan di balik pembuatan Rancangan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Alasan pertama yaitu penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi. Kedua, lanjut dia, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik Ketiga, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Keempat, pelindungan konsumen. Dan yang terakhir meningkatkan literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan. “Dalam UU P2SK ini terdapat 27 bab dan 341 pasal yang terkandung di dalamnya," kata Sri Mulyani, Minggu (15/1). Undang-Undang ini, menurut Sri Mulyani, nantinya menggantikan 17 Undang-Undang terkait sektor keuangan. Semua beleid itu menurutnya telah cukup lama berlaku. Bahkan, tambah dia, hingga 30 tahun. "Hal tersebut guna menyesuaikan dinamika perubahan zaman. Berbagai indikator memperlihatkan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia. Ugensi dimaksud seperti masih dangkalnya sektor keuangan. Lalu belum optimalnya peran intermediasi sektor keuangan. Dan masih rendahnya perlindungan konsumen di sektor keuangan," bebernya. Setelah pengesahan UU P2SK oleh presiden, pemerintah akan menyusun peraturan pelaksana. Yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, dan Peraturan LPS. “Seluruh peraturan pelaksana akan disusun dalam waktu dua tahun sejak UU P2SK diundangkan,” tutupnya. Ssbelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan RUU P2SK menjadi UU yang telah ditandatangani pada Kamis kemarin (12/1). RUU P2SK disahkan Presiden menjadi UU Nomor 4 Tahun 2023. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan bahwa proses penyusunan berbagai peraturan pelaksana dilakukan secara kredibel. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk DPR-RI, otoritas pengawas, serta masyarakat. "Untuk peraturan pelaksana yang berbentuk peraturan pemerintah tentunya akan dilakukan koordinasi antar-kementerian atau lembaga sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tukasnya.

Topik:

Sri Mulyani Menkeu Ruu P2SK

Berita Sebelumnya

Truk JNE Tertangkap Angkut Solar Subsidi 1.020 Liter, Begini Kata Perusahaan

Berita Selanjutnya

OJK Gagal Deteksi Masalah Asuransi, Astra Life Malah 'Anteng Wae' Atas Keluhan Puluhan Nasabah Kena Tipu

Berita Terkait

Nasional
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers tentang penyerapan anggaran Kementerian PU di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10). (Foto: Zul Sikumbang)

Menkeu Purbaya Sangat Puas Penyerapan Anggaran Kementerian PU Capai 94%

17 Oktober 2025 22:39 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro

Fauzi Amro: Sri Mulyani Lebih Berpengalaman, Purbaya Hanya Antitesa

15 Oktober 2025 16:07 WIB

Nasional
Said Didu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

14 Oktober 2025 13:46 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro

Komisi XI DPR RI Harapkan Purbaya Bisa Bangkitkan Ekonomi Indonesia, Jangan Hanya Omon-Omon

14 Oktober 2025 08:51 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

Soal Data Subsidi Elpiji 3 Kg, Purbaya Santai Tanggapi Kritik Bahlil

4 Oktober 2025 11:32 WIB