Garuda Indonesia Klaim Belum Tahu Gugatan Pembatalan Perdamaian Kreditur

Albani Wijaya

Diperbarui 9 Februari 2023 00:58 WIB

Jakarta, MI - Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengklaim pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai gugatan pembatalan perdamaian putusan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disampaikan pihak kreditur. Diketahui, gugatan itu diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company perihal pembatalan perdamaian putusan PKPU di PN Jakarta Pusat. "Untuk itu, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai informasi tersebut dengan otoritas terkait guna mempelajari upaya hukum dimaksud," kata Irfan dalam keterangannya, Rab (8/2). Selaras dengan langkah intensifikasi restrukturisasi yang dijalankan, Garuda Indonesia telah merampungkan berbagai tahapan restrukturisasi, khususnya melalui pemenuhan ketentuan terhadap realisasi Perjanjian Perdamaian PKPU yang resmi mulai diimplementasikan pada awal tahun ini. Hal tersebut yang salah satunya telah dilakukan melalui penerbitan new notes dan ekuitas baru, sebagai salah satu instrumen restrukturisasi utang usaha sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian melalui putusan homologasi oleh PN Jakarta Pusat. "Yang juga telah diberikan kepada lessor pesawat sebagai kreditur Perusahaan, termasuk Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company," ujarnya. Irfan mengatakan, sejalan dengan rampungnya proses restrukturisasi perusahaan yang juga diselaraskan dengan berbagai upaya untuk mengakselerasikan transformasi kinerja, komitmen tersebut turut menjadi fokus utama Garuda untuk memastikan outlook kinerja yang kondusif. Terutama dalam menjalankan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan mayoritas kreditur Garuda Indonesia, agar dapat terimplementasi secara optimal bagi seluruh pihak. "Hal tersebut yang kami lakukan melalui komunikasi dan diskusi panjang secara intensif bersama seluruh kreditur dalam perampungan proses restrukturisasi beberapa waktu lalu, termasuk dengan kedua lessor tersebut," ujarnya. Sebagai informasi, Garuda Indonesia juga telah menyelesaikan sejumlah proses hukum atas gugatan yang disampaikan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company baik melalui permohonan kasasi Mahkamah Agung (MA), winding up pada otoritas hukum di Australia, serta berbagai tahapan hukum lainnya di sejumlah negara lain. Melalui putusan berbagai tahapan hukum tersebut turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang mendapatkan dukungan sedikitnya 95 % kreditur dalam tahapan PKPU lalu.

Topik:

Garuda Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kreditur

Garuda Indonesia Klaim Belum Tahu Gugatan Pembatalan Perdamaian Kreditur

Berita Sebelumnya

Dukung Konektivitas IKN, Super Air Jet Tawarkan Rute Super Populer Balikpapan dari Batam, Bandung dan Manado

Berita Selanjutnya

Indonesia Kini Berubah Jadi Negara Terkorup di Dunia

Berita Terkait

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

Garuda Beban Negara? DPR: Tak Haram Kalau Dibubarkan!

Proyek Diperpanjang Tanpa Tender, PT Citra Marga Nusaphala Persada Digugat ke PN Jakpus

Vonis Tedakwa Korupsi APD Covid-19 Tak Beri Efek Jera, Catatan Kritis bagi MA

DPR Minta Hakim Pemberi Vonis Rendah Terdakwa Korupsi APD Covid-19 Diperiksa KY dan Bawas MA

Kejagung Periksa 2 Hakim PN Tipikor Jakarta Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom, Djuyamto Ditunggu!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K