Kemenparekraf Diminta Percepat Realisasi PP 24/2022

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 16 April 2023 15:53 WIB
Jakarta, MI - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diminta untuk mempercepat pembentukan peraturan perundangan tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf). Hal itu sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/4). Pria yang akrab disapa Fikri ini menurutkan bahwa percepatan kebijakan untuk terobosan di dunia usaha khususnya pada bisnis ekonomi kreatif. "Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari UU Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sudah keluar tahun lalu, tapi memang berlaku efektif satu tahun kemudian, maka penting untuk meng-update perkembangannya sudah sejauh mana," ujar Fikri. Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta agar Kemenparekraf RI melakukan beberapa persiapan terkait pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2022. Misalnya, kata dia, melakukan sosialisasi terhadap materi muatan PP yang melibatkan Lembaga Keuangan Bank, Non Bank, sejumlah dinas yang membidangi Ekraf, Lembaga Penjamin, dan para pelaku ekonomi kreatif. “Hal itu penting karena muatan PP 24/2022 juga mengatur tentang pembiayaan untuk pelaku ekraf, dimana kekayaan intelektual yang dimiliki mereka dimungkinkan sebagai kolateral atau jaminan," tandasnya. (ABP) #Kemenparekraf Diminta Percepat Realisasi PP 24/2022

Topik:

ekonomi kreatif DPR RI Kemenparekraf Komisi X Ekraf

Berita Sebelumnya

Saham Anjlok, Tupperware Terancam Bangkrut

Berita Selanjutnya

SKK Migas Gandeng Tokopedia Pasarkan UMKM Binaan, Yulian Gunhar: Sebaiknya SKK Migas Fokus Tangani Produksi Lifting

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2 Oktober 2025 09:36 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB

Ekonomi
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (Dok. MI)

Nasim Khan: Perpres Tata Niaga Gula Penting Selamatkan Petani dan Konsumen

30 September 2025 12:44 WIB

Ekonomi
Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa: Pemerintah Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Perbesar Utang

23 September 2025 12:07 WIB