Sri Mulyani Wajib Bayar Utang ke Jusuf Hamka

Rizky Amin

Diperbarui 11 Juni 2023 23:14 WIB

Jakarta, MI - Menkopolhukam Mahfud MD meminta pengusaha Jusuf Hamka untuk menagih utang senilai Rp800 miliar langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan Mahfud menjanjikan akan membantu dengan menerbitkan memo maupun surat agar proses penagihan utang tersebut lancar. "Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo atau surat-surat yang diperlukan, kalau Bapak memerlukan itu," kata Mahfud, Minggu (11/6). Mahfud menerangkan bahwa dirinya ditugaskan Presiden Jokowi untuk menjalin koordinasi untuk pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta. Hal ini disampaikan resmi Jokowi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022 lalu dan ditindaklanjuti Mahfud melalui Keputusan Menkopolhukam nomor 63/2022 pada 30 Juni 2022 lalu. Keputusan tersebut memuat arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan untuk membayarnya. "Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lainnya, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar," jelasnya. Presiden kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet pada tanggal 13 Januari 2023 untuk membayar utang kepada pihak swasta atau rakyat yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap. "Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya utang juga harus membayar. Itu perintah Presiden," imbuh dia. Namun berkenaan dengan piutang Jusuf Hamka, Mahfud menyatakan mungkin saja ada mengingat daftar utang pemerintah kepada swasta/rakyat begitu banyak. Maka piutang tersebut sebaiknya langsung ditagihkan kepada Kemenkeu yang wajib membayarkannya untuk pemerintah, termasuk apabila Jusuf Hamka merasa memiliki hak. "Menurut saya gampang lah itu, ndak perlu memo-memo. Pastikan saja bahwa apa yang saya sampaikan itu memang dari Presiden RI," ujar dia. Sebelumnya, Jusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar Rp800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang bermula dari deposito sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama) yang dilikuidasi pemerintah pada saat krisis moneter 1998. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu mengaku belum mendapatkan kembali uang depositonya setelah pemerintah berdalih bahwa CMNP terafiliasi pemilik Bank Yama, yaitu Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto. Tudingan tersebut dibantah Jusuf Hamka hingga ia mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan dimenangkan pada 2015, sehingga pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP di Bank Yama beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan. Jusuf Hamka mengaku sudah bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu medio 2019—2020 namun kemudian komunikasi tersendat dan pihak DJKN menyatakan sedang melakukan verifikasi di Kemenkopolhukam. Lantaran proses verifikasi yang sudah berlangsung tiga tahun tanpa hasil, Jusuf Hamka akhirnya kembali bersuara untuk menagih utang pemerintah tersebut. #Sri Mulyani

Topik:

Mahfud MD Sri Mulyani Jusuf Hamka Utang

Sri Mulyani Wajib Bayar Utang ke Jusuf Hamka

Berita Sebelumnya

Mahfud MD Tak Tahu Pemerintah Punya Utang Rp 179 Miliar ke Jusuf Hamka

Berita Selanjutnya

Resmi! OJK Restui Nixon LP Napitupulu Jadi Dirut BTN

Berita Terkait

Krakatau Steel Terapkan Jam Kerja Baru untuk Tekan Beban Tanpa PHK

Tanggapan Dasco soal Mahfud MD Masuk Komite Reformasi Polri: Tokoh yang Kredibel

Pemerintah Tarik Utang Rp463 Triliun per Akhir Agustus

Istana Soal Mahfud MD Join Tim Reformasi Kepolisian: Insyaallah Beliau Bersedia

Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Misbakhun: Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Terjaga

Putri Jusuf Hamka Muncul di Kejagung di Tengah Penyelidikan Korupsi Tol Cawang-Pluit

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K