Jokowi Angkat Bicara Soal Politisasi Bansos, Begini Penjelasannya

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis dugaan atas politisasi bantuan sosial (bansos) yang didanai oleh duit negara, untuk menguntungkan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, penyaluran bansos termasuk bantuan beras yang sudah disalurkan sejak September 2023, merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga pangan yang melanda hampir semua negara.

“Ya, itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” kata Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis pada Sabtu, (3/2).

Jokowi menegaskan, penyaluran bansos sebelumnya telah melalui mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, menurutnya keputusan tersebut tidak bisa diambil oleh pemerintah secara sendiri.

“Sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita,” jelas Jokowi.

Jokowi berencana akan menyalurkan bantuan pangan beras hingga Juni mendatang, terutama melalui dua program, yaitu Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Bantuan Langsung Tunai Mitigasi Risiko Pangan (BLT).

Namun, bansos pemerintah belakangan ini banyak menimbulkan pertanyaan terkait dugaan politisasi dalam konteks Pemilu 2024, yaitu netralitas aparat dan lembaga negara dalam mendukung proses demokrasi.

Sejumlah menteri yang masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengklaim bansos dari Jokowi dan rakyat yang mendapat bansos mesti berterimakasih pada Jokowi.

Dalam kampanye di Makassar, Airlangga selaku Ketua Umum Golkar juga mengatakan hanya pasangan Prabowo-Gibran yang disebut akan melanjutkan program bansos.