Menko PMK Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 3 Juli 2024 09:46 WIB
Menko PMK, Muhadjir Effendy (Foto: Istimewa)
Menko PMK, Muhadjir Effendy (Foto: Istimewa)

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menilai berbagai macam solusi finansial yang bisa membantu pembiayaan kuliah akan didukung pemerintah. Hal tersebut termasuk pinjaman online atau pinjol.

Hal ini disampaikan saat menangapi usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta pemerintah mendorong BUMN memiliki skema pemberian bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa. Alih-alih berfokus pada BUMN, Muhadjir justru lebih menekankan pada pinjol.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu termasuk pinjol," kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Menurut dia, mahasiswa bisa menggunakan pinjol yang resmi atau diawasi pemerintah. Selain itu, pinjol tersebut juga memiliki sistem transparan termasuk soal kesepakatan peminjaman. "Dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa," kata Muhadjir.

Dia menilai, pinjol sebenarnya sudah menjadi solusi yang baik bagi sejumlah masyarakat. Akan tetapi, sistem pinjaman ini kerap menimbulkan masalah atau fraud karena ulah atau penyalahgunaan pinjaman oleh para penggunanya sendiri.

Dia pun membantah pinjol pada pembiayaan kuliah adalah bentuk komersialisasi pendidikan. Dia menilai, banyak kampus pun sudah menerapkan pembiayaan dengan pinjol dan berjalan dengan baik.

"Itu penilaian yang menyesatkan saja. Buktinya itu ada kampus bagus di DKI kan sudah kerja sama untuk memberikan bantuan mahasiswa melalui pinjol kan," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kerja sama dengan BUMN untuk membuat skema dana pinjaman kepada mahasiswa. Hal ini muncul usai terjadi polemik kenaikan biaya UKT di sejumlah universitas.

Dia menilai, pinjol sebenarnya sudah menjadi solusi yang baik bagi sejumlah masyarakat. Akan tetapi, sistem pinjaman ini kerap menimbulkan masalah atau fraud karena ulah atau penyalahgunaan pinjaman oleh para penggunanya sendiri.

Dia pun membantah pinjol pada pembiayaan kuliah adalah bentuk komersialisasi pendidikan. Dia menilai, banyak kampus pun sudah menerapkan pembiayaan dengan pinjol dan berjalan dengan baik.

"Itu penilaian yang menyesatkan saja. Buktinya itu ada kampus bagus di DKI kan sudah kerjasama untuk memberikan bantuan mahasiswa melalui pinjol kan," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kerja sama dengan BUMN untuk membuat skema dana pinjaman kepada mahasiswa. Hal ini muncul usai terjadi polemik kenaikan biaya UKT di sejumlah universitas.