Wacana Family Office Dibentuk Jelang Jokowi Lengser, Motif Apa?

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 12 Juli 2024 16:43 WIB
Ilustrasi uang kertas rupiah
Ilustrasi uang kertas rupiah

Jakarta, MI - Pemerintah sedang mengkaji kebijakan untuk menarik investasi keluarga superkaya melalui family office atau kantor keluarga. Rencana yang dilontarkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan itu dibentuk jelang Presiden Jokowi habis masa jabatannya.

Luhut dalam keterangan di media sosialnya, mengatakan family office merupakan salah satu upaya menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan memiliki family office, kata Luhut, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.

"Pemerintah sedang mengkaji kebijakan-kebijakan agar kantor keluarga bisa didirikan di Indonesia," kata Luhut. Namun sejumlah ekonom mengkritik family office tersebut. Sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo yang hanya tiga bulan biarlah berakhir dengan tenang.

Pakar Ekonomi dari Uviersitas Paramadina, Wijayanto Samiri menyarankan agar rencana tersebut diurungkan. Menurutnya, biarkan pemerintahan Jokowi husnul khatimah, jangan menimbulkan sesuatu yang akan menjadi persoalan di kemudian hari.

Wijayanto menduga ada motif jahat di balik wacana pembentukan family office. Dia menilai family office berpotensi dijadikan tempat untuk praktik pencucian uang.

"Jangan-jangan, ini dugaan saya saja, ini dimanfaatkan untuk kepentingan pencucian uang," ujar Wijayanto seperti dikutif pada Jumat (12/7/2024).

Menurutnya, hal ini bisa untuk menghindari pajak. "Mereka bebas berbisnis dan menempatkan uangnya di sini, tetapi tidak bisa kita tarik pajaknya untuk kepentingan negara kita," katanya.

Family office, kata dia, juga tidak menjamin bisa meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kebijakan membebaskan pajak demi investasi pernah diterapkan lewat tax amnesty.

Tax amnesty sudah dua kali diundang-undangkan namun gagal. "Berapa banyak uang dari pengusaha-pengusaha kaya yang menanam uangnya, kan tidak banyak, hasilnya juga tidak signifikan. Family office hanya akan menambah beban pemerintahan Prabowo," katanya.