Harga Beras Terus Meroket, DPR Didorong Segera Bentuk Pansus Impor

Jakarta, MI - Harga rata-rata beras terpantau masih mengalami kenaikan berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu (10/7), harga beras premium dan harga beras medium, hingga harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau mengalami kenaikan. 

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, mendorong DPR RI untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus) Bulog terkait masalah impor beras yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Saya terus mendorong DPR RI serius menyikapi adanya dugaan mark up seperti yang dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto ke KPK dengan membentuk Pansus," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com Jumat (12/7/2024). 

Sebab kata Fernando, jangan sampai ada kesengajaan dari pemerintah untuk membiarkan hasil panen dalam negeri tak tercukupi demi bisa meraih keuntungan besar-besaran dengan mengimpor beras. 

"Jangan-jangan memang ada unsur kesengajaan karena Pemerintah memang berpihak kepada para pemburu rente yang memanfaatkan impor beras untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dari kesengsaraan petani," ujarnya. 

Untuk itu, ia berharap, selain dengan proses hukum yang sedang berjalan di KPK, DPR menurutnya juga harus bertindak secara politik untuk menata pengelolaan ketersediaan pangan yang berpihak kepada petani dan bukan pada para importir dan segelintir orang. 

"Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk Pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya," kata Fernando. 

Selain itu, ia juga mendorong langkah presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaksanakan program-program yang dijanjikan pada saat kampanye Pilpres 2024.

"Saya juga berharap Prabowo Subianto akan serius melaksanakan program-program yang dijanjikan pada saat kampanye bahwa Indonesia akan swasembada beras dan berpihak kepada para petani seperti pada saat Soeharto memimpin di masa Orde Baru," pungkasnya.