Ekonom Wanti-wanti Masalah Kabinet Gemoy: Kewenangan, Koordinasi hingga Cengkeraman Oligarki

Jakarta, MI - Susunan Menteri dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto diwanti-wanti menimbulkan masalah baru dalam jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan, meliputi masalah kewenangan, koordinasi hingga cengkeraman oligarki.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri mengatakan bahwa berkumpulnya puluhan orang di kabinet tersebut merepresentasikan adanya interaksi kekuasaan dalam keputusan politik (political interplay) dari pihak yang sebelumnya mendukung Prabowo.

Pengaruh lainnya, juga tidak lepas isu yang selama ini sangat kencang adalah pengaruh dari bisnis, yang diduga ini endorsement dari kalangan oligarki.

Didin menambahkan bahwa wajah kabinet tersebut juga telah resmi menghilangkan harapan sebelumnya, yang digadang-gadang akan menjadi 'kabinet zaken', atau sosok yang berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik atau kelompok tertentu.

Meski demikian, dia menilai juga gemuk atau gemoynya kabinet yang disusun Prabowo tersebut menjadi gambaran soal banyaknya visi yang ingin dicapai dalam program 'Astacita'-nya. 

Tetapi, tegas dia, itu harus benar-benar dilakukan dalam sistem koordinasi yang efektif, apalagi  merujuk kepada latarbelakang militer Prabowo dengan sistem komandonya.

"Tetapi, dalam perspektif manajemen, ini adalah sebuah 'span of manajemen' yang terlalu besar. Ini biasanya terlalu tidak efisien," kata Didin dalam diskusi "Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran" secara daring dipantau Monitorindonesia.com, Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, ekonom Senior Indef Fadhil Hasan menilai kabinet gemoy Presiden Prabowo akan memperbesar potensi koordinasi 'carut-marut' hingga  perebutan kewenangan.

"Pada kabinet Presiden-presiden sebelumnya, masalah koordinasi itu persoalan pokok yang dihadapi oleh para Menteri. Dengan pembentukan kabinet super gemuk ini, saya tidak bisa bayangkan bagaimana koordinasi itu ditentukan," jelas Fadhil.

Menurutnya, susunan kabinet saat ini juga banyak yang tumpang tindih (overlapping), seperti pembentukan Menteri Koordinator yang berlebihan dan Kepala Badan.

Fadhil memperkirakan bahwa dalam satu atau dua tahun ke depan gerakan kabinet Merah Putih  akan berjalan lambat. Padahal, Prabowo sebelumnya menginginkan yang cepat dalam menjalankan programnya ke depan.

"Selain masalah koordinasi, juga ada masalah kewenangan. Ini juga kan belum 'ajeg'. Misalnya Menko Pangan. Padahal kan sebelumnya Menko Perekonomian juga menangani masalah pangan. Bagaimana itu nanti dibagi?" katanya.

"Jadi nanti bagaimana kewenangan itu dibagi? Kita tahu biasanya orang-orang itu tidak ingin kewenangannya dikurangi. Ini akan timbul persoalan pembagian kewenangan menteri-menteri ini," imbuhnya.